"Di sisa tahun 2023 banyak hal yang dapat dikerjakan untuk membuat pelaksanaan P3PD berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata La Ode saat membuka "Rapat Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun Anggaran 2023" secara virtual di Kantor Ditjen Bina Pemdes, Jakarta, Kamis.
La Ode menyebut realisasi penyerapan anggaran P3PD untuk komponen 1 baru mencapai 35 persen, sedangkan untuk komponen 2 per 31 Oktober sebesar 52 persen dan komponen 3 sebesar 66 persen.
"Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada pertemuan ini, antara lain agar kita dapat berkoordinasi, di antaranya mulai melakukan penyusunan langkah-langkah akhir tahun anggaran 2023, mengevaluasi progres penyerapan dan menyusun percepatan pencapaian target penyerapan, kemudian mengonsolidasikan laporan keuangan antarkomponen," ujarnya.
Dia yakin hambatan yang terjadi dapat diselesaikan secara bersama dengan mengidentifikasi berbagai persoalan yang terjadi pada pelaksanaan P3PD saat ini.
"Percepatan pelaksanaan dan target yang harus dicapai di 2023 bukan dengan kendala yang sedikit, karena tahun 2023 ini termasuk dalam tahun politik, seluruh kementerian/lembaga untuk tidak melakukan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa pada saat kampanye pilpres, oleh sebab itu, saya berharap semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan P3PD mendukung pencapaian dimaksud, dan saling berkoordinasi untuk pencapaian program," kata La Ode.
Dalam pertemuan ini, ia juga berharap adanya rencana tindak lanjut percepatan penyelesaian refund Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) pada tahun sebelumnya, segera melakukan penyusunan draf petunjuk teknis dana hibah untuk kabupaten/kota dalam pengelolaan penguatan aparatur pemerintahan dan kelembagaan desa hingga segera menyiapkan Annual Work Plan (AWP) P3PD di tahun 2024.
"AWP P3PD 2024 ini diharapkan betul-betul lebih terstruktur, terencana sesuai kegiatan maupun program," katanya.
Selain itu, lanjut La Ode, tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan P3PD sehingga keberlanjutan P3PD harus dipikirkan melalui exit strategy pengelolaan penguatan aparatur pemerintahan dan kelembagaan desa.
Sementara itu, dalam laporan pembuka di Bandung, Direktur Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu Tb. Chaerul Dwi Sapta berharap penyerapan anggaran sampai Desember 2023 bisa optimal.
"Percepatan dan akselerasi P3PD tahun 2023 yang sudah memasuki bulan November bisa kita lakukan penguatan, review, percepatan pelaksanaan anggaran sesuai dengan KPI, PDO pada P3PD," kata Chaerul.
Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Sigit Pinardi
Copyright © ANTARA 2023
