Sekjen Aspermigas Elan Biantoro dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat mengatakan enchanced oil recovery (EOR) di Indonesia, mulai gencar dikembangkan kembali setelah keluarnya Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).
"Instansi pemerintah yang terkait seperti Ditjen Migas dan SKK Migas terus mengkampanyekan melalui workshop dan seminar. Bahkan, Ditjen Migas pun melakukan Festival EOR pada akhir 2022. Namun, secara umum, hingga saat ini, perkembangan penerapan EOR di sumur-sumur tua terasa sangat lamban," ungkap Elan.
Ia mengatakan meskipun pemerintah telah mendorong untuk diterapkan dengan begitu masif dan berbagai teknologi EOR telah ditawarkan, pertumbuhan program penerapan EOR masih jauh dari harapan dan tampak terseok-seok. Banyak kendala yang timbul, baik dari sisi teknis, legal, dan keuangan.
Elan mencontohkan terkait dengan kendala teknis berupa pemilihan teknologi yang tepat untuk suatu sumur/lapangan dengan karakteristik reservoir dan geologi dari lapangan tersebut hingga infrastruktur yang tersedia.
Baca juga: Aspermigas: Operasional Pertamina tekan pengangguran
Kemudian, kendala legal seperti perizinan hingga organisasi khusus yang fokus menangani EOR di dalam instansi pemerintah terkait (Ditjen Migas dan SKK Migas) dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
Selanjutnya, kendala di bidang fiskal dan keuangan, di antaranya kebijakan cost recovery bagi EOR hingga insentif bagi KKKS berupa profit split maupun tax holiday.
Untuk mendorong program-program EOR, Aspermigas pada juga menyelenggarakan luncheon talk bertajuk "Masih Bisakah EOR Menjadi Andalan Peningkatan Produksi Migas Nasional" di Jakarta, Kamis (16/11) yang dihadiri oleh Dirjen Migas Kementerian ESSM Tutuka Ariadji sebagai pembicara kunci serta para pakar dan praktisi EOR seperti Kepala Kelompok Kerja Perolehan Tahap Lanjut SKK Migas Arif Bagus Prasetyo, PD&T/GR&T Petronas Budi P. Kantaatmadja, dan Agus Masduki dari Pertamina Hulu Rokan (PHR).
Dirjen Migas Tutuka Ariadji menyampaikan Kementerian ESDM telah menerbitkan berbagai kebijakan yang peluang investasi yang menarik bagi para investor khususnya hulu migas.
Kebijakan-kebijakan tersebut seperti dibukanya dua opsi jenis kontrak KKKS, yaitu format gross split dan format cost recovery, pembagian profit split yang lebih menarik mulai dari 80:20 bahkan sampai ada yang 50:50 bergantung resiko dan kompleksitas wilayah kerja.
Berikutnya, simplifikasi format KKKS gross split yang hanya terdiri dari tiga parameter, kebijakan pengelolaan hulu migas konvensional dan non
konvensional dalam satu kontrak KKKS, kebijakan perpajakan serta juga dorongan untuk melakukan kegiatan EOR bagi para KKKS eksisting pada masa perpanjangan kontraknya.
Baca juga: Aspermigas siap ambil alih kontrak asing
Terkait kebijakan carbon capture storage/carbon capture utilization and storage (CCS/CCUS), Kementerian ESDM juga mengkolaborasikan dengan upaya EOR injeksi CO2 dan salah satu lapangan minyak yang bagus untuk penerapan EOR CO2 adalah Lapangan Sukowati di Bojonegoro, Jawa Timur.
Sementara, Arif menyampaikan butuh waktu 7-14 tahun dalam upaya kegiatan EOR mulai dari kajian/studi, pilot project hingga penerapan full scale untuk peningkatan produksi dari usaha EOR.
Saat ini, kata Arif, ada 20 lapangan migas top priority untuk kegiatan EOR dan semua upaya EOR masih dalam tahapan studi. Telah tersedia dana untuk EOR sebesar 442 juta dolar AS sebagai komitmen kerja pasti dari para KKKS yang mendapat perpanjangan kontrak dari Pemerintah
Indonesia.
Agus Masduki dari PHR lebih menekankan pentingnya penentuan formula chemical untuk chemical enhanced oil recovery (CEOR) yang selama ini dinilai berbiaya sangat mahal. Namun jika kita sudah mendapatkan jenis chemical yang tepat, baru bisa dilakukan fabrikasi bahan kimia di dekat lapangan operasi EOR.
Dalam hal itu, penerapan ekosistem yang tepat terkait bahan kimia EOR bisa membuat biaya EOR menjadi lebih efisien seperti yang dilakukan di China.
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2023
