Anggota PPLN Johor Bahru Mohamad Rizali Noor kepada ANTARA di Johor Bahru, Senin, mengatakan proses pendaftaran sudah mulai dilakukan, selain dapat mendaftar secara daring mereka dapat menempatkannya di drop box yang sengaja ditempatkan dekat pintu masuk layanan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru.
Kebutuhan 1.828 orang KPPSLN untuk wilayah kerja PPLN Johor Bahru yang meliputi Negeri Johor, Negeri Sembilan, Melaka dan Pahang, menurut dia, berdasarkan jumlah Kotak Suara Keliling (KSK) dan Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) yang ada.
“Untuk (wilayah kerja PPLN) Johor Bahru jumlah KSK ada 432, itu dikali empat sehingga total 1.728 orang (KPPSLN). Sedangkan untuk TPSLN ada 10 dan setiap tempat pemungutan suara butuh 10 orang, sehingga total 100 orang,” ujar Rizali.
Untuk satu KSK ia mengatakan butuh empat KPPSLN yang mengawal, terdiri dari ketua, dua anggota, serta seorang penjaga ketertiban.
Hingga Minggu, ia mengatakan mungkin baru sepertiga dari total yang dibutuhkan mendaftar.
Adanya persyaratan tambahan bagi pendaftar KPPSLN Pemilu 2024, yakni surat kesehatan dan tes menjalankan aplikasi atau kemampuan digital, menurut Rizali, sedikit menimbulkan kendala bagi WNI di Malaysia yang hendak mendaftar.
Selain biayanya menjadi besar, bisa 50 ringgit Malaysia (RM) atau sekitar lebih dari Rp165 ribu hingga RM90 atau sekitar lebih dari Rp297 ribu.
Mungkin berkaca dari pengalaman Pemilu 2019 banyak KPPS yang kelelahan dan sakit, sehingga membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan antisipasi, sehingga harus ada surat kesehatan, ujar Rizali.
“Dari satu sisi itu betul, tapi di sisi lain jadi kesulitan tersendiri bagi teman-teman di lapangan. Selain biayanya menjadi besar kadang mereka yang daftar mungkin dokumennya saja tidak ada,” ujar dia, memberikan gambaran kondisi WNI pendaftar KPPSLN di wilayah kerja PPLN Johor Bahru.
Kebutuhan KPPSLN yang melek teknologi untuk perhitungan suara yang akan menggunakan aplikasi, menurut dia, juga akan menjadi persoalan tersendiri mengingat tidak semua dari mereka di Malaysia menguasai itu.
“Karena kalau di Malaysia mungkin tidak semuanya melek teknologi. Bisa jadi yang di lapangan mungkin seorang mandor yang enggak sekolah, tapi dia punya banyak massa, sehingga kita akan kombinasikan dengan akademisi atau mahasiswa,” kata Rizali.
Untuk proses pelaksanaan Pemilu di Malaysia, menurut Rizali, terkadang memang tidak terduga. Bisa saja petugas-petugas yang sudah terpilih lalu mengikuti bimbingan teknis (bimtek) awal berubah di bimtek kedua.
Dari pengalaman di pesta demokrasi Indonesia sebelumnya, ada juga saat pelaksanaan pemilihan dengan KSK ternyata petugas ada yang sakit, atau ternyata sudah pulang ke Indonesia, atau ada yang tidak dapat ikut serta karena ternyata tertangkap karena tidak memiliki dokumen keimigrasian.
Perekrutan KPPSLN merupakan salah satu rangkaian pelaksanaan Pemilu 2024 di luar negeri. Selain mencari WNI yang mau berpartisipasi dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, PPLN di Malaysia juga mendata untuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
Baca juga: PPLN Kuching sosialisasikan Pemilu 2024 pada 120 lokasi di Malaysia
Baca juga: KJRI Kuching dukung program pembaruan Paspor bagi PMI di Malaysia
Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2023
