"Pembekalan kepada para perempuan perdesaan agar mampu meningkatkan perannya dalam proses pengambilan keputusan," kata Staf Ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bidang Penanggulangan Kemiskinan Titi Eko Rahayu dalam Seminar Nasional Kepemimpinan Perempuan Perdesaan dan Pengukuhan Perempuan Pelopor Pembangunan Desa, di Jakarta, Rabu.
Selain itu, tujuan bimbingan teknis (bimtek) adalah untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di lembaga musyawarah desa, meningkatkan jumlah perempuan yang memiliki minat dalam pencalonan kepala desa, dan minat bergabung dalam partai politik.
Baca juga: KemenPPPA: Masih kurang keterwakilan perempuan di posisi pemimpin
Selain itu, juga meningkatkan komitmen para penentu kebijakan di perdesaan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan dan anak di wilayah perdesaan guna mempercepat terwujudnya kesetaraan yang berkeadilan gender.
"Setelah mengikuti bimtek ini diharapkan mereka memiliki kemampuan, kapasitas, rasa percaya diri, utamanya dalam melakukan negosiasi di keluarganya, melakukan pembagian peran terkait urusan rumah tangga, menyuarakan kepentingan, kebutuhan, permasalahannya di forum-forum pengambilan keputusan di tingkat desa," kata Titi Eko Rahayu.
Dia menuturkan, di bidang politik dan pengambilan keputusan, hingga saat ini perempuan masih mengalami peminggiran, diskriminasi, dan praktik subordinasi sehingga tidak dapat mengembangkan potensi diri secara optimal dalam proses pembangunan.
Baca juga: KPPPA: Patriarki sebabkan keterwakilan perempuan dalam politik kurang
Kesenjangan tersebut memiliki korelasi dengan ketimpangan gender di berbagai bidang pembangunan seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan hukum.
Dampak lainnya adalah kebijakan-kebijakan yang dihasilkan hanya sedikit yang mengakomodasi aspirasi dan kepentingan perempuan serta kelompok inklusi lainnya seperti anak-anak, disabilitas, lansia, penyintas bencana dan kekerasan, serta perempuan kepala keluarga.
"Semua itu secara langsung berpengaruh terhadap penyelesaian berbagai isu sentral seperti masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia, serta rendahnya kemampuan dan kapasitas SDM perempuan," katanya.
Baca juga: KemenPPPA: Kepemimpinan perempuan di pemerintahan harus diperjuangkan
Para peserta Bimtek Kepemimpinan Perempuan Perdesaan berasal dari 15 kabupaten di tujuh provinsi, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, Lampung, Bangka Belitung, Bengkulu, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat.
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2023
