"Hal ini penting karena bagaimanapun perempuan memiliki hak dan kewajiban dalam berpolitik dan pengambilan keputusan, serta mempunyai peran strategis dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk dalam memelihara keutuhan dan ketahanan bangsa Indonesia," kata Titi Eko Rahayu dalam keterangan, di Jakarta, Kamis.
Untuk mendorong kepemimpinan perempuan tingkat desa, KemenPPPA mengadakan Bimtek Kepemimpinan Perempuan Perdesaan sebagai kegiatan program prioritas nasional kebijakan kepemimpinan perempuan perdesaan tahun 2023.
Titi Eko Rahayu mengatakan penguatan kepemimpinan perempuan di desa merupakan bagian dari pengembangan wawasan bagi perempuan Indonesia.
"Kepemimpinan perempuan dapat diperankan melalui lembaga-lembaga formal baik di luar struktur pemerintahan maupun di lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif di semua tingkatan," katanya.
Titi Eko Rahayu menambahkan upaya penguatan kepemimpinan perempuan dalam pembangunan desa yang inklusif dapat dilakukan dengan menempatkan perempuan dalam ruang-ruang kebijakan/pengambilan keputusan di desa; terlibat dalam penyusunan program; serta mempunyai akses mengontrol kebijakan, program, dan anggaran yang berperspektif gender.
KemenPPPA mengajak seluruh pihak terutama perempuan untuk bersama-sama memperjuangkan kesetaraan gender di Indonesia.
Para peserta Bimtek Kepemimpinan Perempuan Perdesaan berasal dari 15 kabupaten di tujuh provinsi, yakni D.I. Yogyakarta, Lampung, Bangka Belitung, Bengkulu, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat.
Baca juga: Kemen PPPA: Kesetaraan laki dan perempuan kunci kesejahteraan bangsa
Baca juga: Kemen PPPA buat pedoman kesetaraan gender perempuan di ranah digital
Baca juga: Kemen PPPA dorong relasi gender setara demi kualitas pendidikan anak
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2023
