Masyarakat Hukum Adat Rutong Ambon siapkan tiga konsep pemberdayaan

Raja Masyarakat Hukum Adat (MHA) Rutong, Kota Ambon, Reza Maspaitella, mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan tiga konsep untuk mendukung percepatan pemberdayaan masyarakat adat setempat.
 

Pertama adalah konsep kemitraan Pentahelix dengan melibatkan stakeholder mulai Universitas Pattimura, Pemkot Ambon, Pemprov Maluku, BUMN, dan swasta, untuk ikut merancang pemberdayaan masyarakat.
 

"Jadi kami mengajak mulai BNI, Telkom, dan swasta lain, komunitas, serta kementerian terkait, untuk secara terpadu merancang berbagai program pemberdayaan sesuai bidangnya," katanya pada Forum Adat Nasional 2023 di Yogyakarta, Jumat.
 

Konsep kedua, corporat sosial investment yaitu dengan mengajak BUMN untuk membina UMKM, misalnya membuat kios-kios di desa yang bisa menjadi sarana menjual produksi masyarakat setempat dan juga produk BUMN.

Ketiga, menurut Reza, yaitu disiapkan konsep crowdfunding atau urun dana melalui aplikasi digital untuk menggalang dana bagi pengembangan MHA Rutong.

Baca juga: KKP: Masyarakat Hukum Adat jadi ujung tombak konservasi laut RI
 

"Siapa saja bisa melakukan investasi mulai Rp100 ribu sampai Rp1 juta atau nilai yang lebih besar, dimana nanti semua mendapat nilai manfaat dari investasi yang berkembang," katanya.
 

Menurut Reza, konsep urun dana itu akan diluncurkan tanggal 28 Februari 2024 pada saat Hari Raja.
 

"Kami akan mengajak diaspora Rutong yang ada di seluruh Indonesia dan bahkan internasional ini untuk berinvestasi bagi pemberdayaan masyarakat. Jadi memulainya terlebih dahulu jadi dari kita, oleh kita, untuk kita, dulu baru dari situ kami kembangkan kepada komunitas yang lebih luas," katanya.
 

MHA Rutong mulai dikenal setelah konten video yang mengangkat potensi budaya dan eduwisata hutan sagu desa itu menjadi viral.
 

"Apa yang diviralkan ini sebagai sebuah kegiatan anak muda yang kemudian mendapat Anugerah Pesona Indonesia Award di tahun 2022 sebagai Kampung Adat Terbaik di Indonesia," katanya.
Baca juga: Tokoh Adat: Pengakuan hak ulayat instrumen cegah konflik di Papua

Kemudian pada tahun 2023 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memasukkan MHA Rutong ke dalam 75 desa wisata terbaik, khususnya di dalam kategori digitalisasi dan konten kreatif.

MHA Rutong bersama MHA Werur dari Papua Barat Daya sengaja diundang dalam Forum Adat Nasional 2023 untuk menceritakan kisah sukses pengelolaan masyarakat hukum adat.
 

Forum Adat Nasional 2023 merupakan kolaborasi kegiatan yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) yang diharapkan mampu berfungsi sebagai wadah dan sarana komunikasi, koordinasi, harmonisasi, sinergi, dan kesatuan komitmen antar kementerian/lembaga dan LSM dalam mendukung kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
 

Selain itu forum yang dibuka Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Viktor Gustaf Manoppo itu menjadi ajang edukasi, sosialisasi, awareness dan publikasi terkait eksistensi masyarakat hukum adat Indonesia di tingkat nasional dan global.

Baca juga: Negeri Rutong masuk 75 Besar ADWI 2023