Jaktim minta usulan Musrenbang 2024 sesuai kebutuhan warga

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) meminta agar usulan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2024 sesuai kebutuhan warga dan skala prioritas, bukan berdasarkan keinginan semata. 

"Harapannya rencana pembangunan, betul-betul tepat sasaran apa dengan yang dibutuhkan masyarakat, meminimalisir permasalahan-permasalahan seperti genangan, banjir, RW kumuh dan lainnya," kata Wali Kota Jaktim M Anwar saat membuka Pra Musrenbang 2024 secara daring dan luring, di Jakarta Timur, Kamis.

Kegiatan itu diikuti 976 peserta dari unsur pendamping, pengurus RT/RW, organisasi perangkat daerah (OPD), lembaga musyawarah kelurahan (LMK) dan unsur terkait lainnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, peran RT/RW, LMK dan pendamping Musrenbang sangat dibutuhkan dalam mengusulkan pembangunan di wilayahnya.

Anwar berharap pengurus RT/RW bersama pendamping dan OPD terkait, harus melakukan survei sebelum dilakukan eksekusi pekerjaan fisik agar pekerjaan di lokasi berjalan lancar.

Baca juga: Pemkot Jakbar anggarkan Rp1,38 triliun untuk pembangunan pada 2024

"Survei sangat penting untuk menentukan kelayakan dan 'mapping' (pemetaan). Karena terkadang pekerjaan tidak bisa dieksekusi, lantaran ada kendala teknis. Hal ini bisa terjadi karena tidak ada survei sebelumnya," katanya. 

Dia pun mengingatkan agar para ketua RW melibatkan penyandang disabilitas, forum anak, tokoh agama, PKK, karang taruna dan pendamping Musrenbang dalam mengajukan usulan sehingga semua perwakilan ada dan program pembangunan akan menyentuh masyarakat.

Skala prioritas
Sementara itu, Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan (Susbanpeda) Kota Jakarta Timur, Tulus Ludiyo Setiawan mengatakan kegiatan ini digelar untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan menyelesaikan masalah di tingkat RW dengan mengedepankan skala prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat.

"Untuk menyukseskan pelaksanaan Musrenbang 2024, ada 167 tenaga pendamping yang direkrut dari unsur masyarakat. Mereka tugasnya melakukan pendampingan dan penggalian aspirasi masyarakat," ujarnya.

Menurut dia, pelaksanaan Musrenbang 2024 ini berbeda dengan 2023.

Baca juga: DKI Jakarta tetapkan 10 sasaran pembangunan pada 2023

Sebelumnya tenaga pendamping ada di setiap RW, maka kali ini satu tenaga pendamping menangani tiga sampai lima RW.

"Pra Musrenbang kelurahan nantinya akan dilaksanakan selama tiga pekan pada Januari 2024. Kemudian, dilanjutkan setelah pemilu secara berjenjang. Namun sebelum Musrenbang, kelurahan sudah dilakukan survei terlebih dulu ke lapangan," kata Tulus.