Perludem minta KPU tegas terapkan aturan siaran debat ke pihak TV

Yang perlu kita lihat iklan pascadebat 'kan sebetulnya tidak boleh ada iklan politik.

Jakarta (ANTARA) -

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Kahfi Adlan Hafiz mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus tegas menerapkan aturan penyiaran debat kepada stasiun televisi (TV) resmi yang telah dipilih.

"KPU harus memberikan panduan yang clear dan harus diikuti. Ketika tidak diikuti, media tersebut harusnya dicoret untuk kepersertaan sebagai penayang debat," kata Kahfi saat dihubungi ANTARA, Rabu.

Dikatakan oleh Kahfi bahwa peraturan tersebut harus ditaati agar stasiun televisi yang siarkan debat KPU bisa bertugas secara independen dan netral.

Beberapa hal teknis, lanjut Kahfi, yang harus diperhatikan KPU seperti pengambilan gambar pasangan calon yang berimbang hingga tidak menyiarkan iklan politik di sela-sela debat.

"Yang perlu kita lihat iklan pascadebat 'kan sebetulnya tidak boleh ada iklan politik. Nanti kita lihat seperti apa," kata Kahfi.

Selain itu, Kahfi meminta KPU harus tegas bahwa televisi hanya berfungsi untuk menyiarkan, tidak menentukan teknis debat tersebut.

Dengan demikian, pihak televisi yang menyiarkan debat tidak bisa mengintervensi secara teknis demi kepentingan politik tertentu.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran telah mengirim surat keberatan ke KPU perihal televisi swasta pemegang hak siar pada penyelenggaraan debat ketiga Pilpres 2024.

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, bahwa KPU untuk menukar stasiun TV swasta sebagai pelaksana penyelenggara debat ketiga pilpres, bukan hanya dari MNC Group.

"TKN kirim surat ke KPU minta supaya penyelenggaraannya ditukar, alasannya apa 'kan enggak elok, dalam satu sesi debat ketiga ini penyelenggaranya empat (stasiun) TV (dalam) satu grup MNC dan semuanya afiliasi, ini namanya dominasi market," kata dia saat jumpa pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Selasa (2/1) malam.

Nusron Wahid menjelaskan bahwa TKN tidak bersikap anti terhadap MNC Group. Namun, dalam persaingan usaha, keberadaan empat stasiun TV dari MNC Grup pada momentum debat ketiga pilpres memiliki dampak yang tidak menguntungkan bagi stasiun TV lainnya.

Baca juga: Timnas AMIN pastikan Anies akan tampil maksimal pada debat ketiga
Baca juga: Jelang debat ketiga, TKN: Prabowo sudah persiapkan diri
Baca juga: TPN: Keamanan siber jadi salah satu fokus Ganjar untuk debat capres

"Kami tidak anti-MNC, kami enggak mengatakan MNC tidak netral, enggak, apalagi iNews bagus, semuanya bagus, ya 'kan. Namun, karena ini dimiliki oleh satu grup, kami tidak bisa, menurut masalah persaingan usaha tidak bagus, kasihan TV yang lain," ujarnya.

Selain itu, menurut Nusron, alasan keberatan berikutnya karena MNC Group dimiliki oleh ketua umum partai politik yang mendukung pasangan calon tertentu pada Pilpres 2024.

"Kebetulan pemilik MNC Group itu pemiliknya adalah ketua umum partai yang mendukung paslon tertentu. Jadi, mohon maaf, kami terpaksa mengirim surat supaya ada pemerataan dan check and balance," kata dia.

Sebelumnya, Calon Wakil Presiden RI Muhaimin Iskandar juga meminta kepada TV swasta yang memegang hak siar untuk pelaksanaan debat ketiga calon presiden yang diselenggarakan oleh KPU RI harus tetap menjaga independensinya.

"Sebagai salah satu lembaga penyiaran, ya harus terjaga betul independensinya. Kami harap Grup MNC membuktikan diri untuk independen," kata Muhaimin di Jakarta, Selasa (2/1).

Debat ketiga calon presiden yang diselenggarakan oleh KPU bertemakan pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik.

Debat akan diselenggarakan pada tanggal 7 Januari 2024 serta ditayangkan di jaringan atau Grup MNC, seperti RCTI, Global TV, dan iNews TV.

Sementara itu, pemilik Grup MNC Hary Tanoesoedibjo merupakan Ketua Umum Partai Perindo selaku pengusung paslon nomor urut 3, yaitu Ganjar-Mahfud.