Pengungsi letusan Rokatenda minta segera direlokasi

Pengungsi letusan Rokatenda minta segera direlokasi

ilustrasi Gunung Rokatenda mengepulkan awan panas setelah terjadi letusan di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, NTT, Minggu (11/8). (ANTARA FOTO/Aris Ninu)

Mereka menulis surat kepada kami untuk dapat diteruskan ke Pemerintah, kehidupan mereka sudah sulit di sana. Mereka masih di Pulau Palue karena tidak tahu mau ke mana, itu rumah mereka,"
Jakarta (ANTARA News) - Setelah bertahan 10 bulan, masyarakat Pulau Palue, Kabupaten Sikka, NTT, yang mengungsi akibat letusan Gunung Rokatenda meminta pemerintah pusat untuk segera turun tangan membantu relokasi.

"Mereka menulis surat kepada kami untuk dapat diteruskan ke Pemerintah, kehidupan mereka sudah sulit di sana. Mereka masih di Pulau Palue karena tidak tahu mau ke mana, itu rumah mereka," kata Direktur Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (Padma Indonesia) Gabriel Goa di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTT ada sekitar 4.000 warga Pulau Palue telah dievakuasi setelah terjadi letusan 12 Oktober 2012. Sebagian kecil menyelamatkan diri sendiri dan sekitar 7.000 warga lainnya masih mencoba bertahan hidup di pulau.

"Mereka yang bertahan hidup sebenarnya mau meninggalkan pulau, tetapi melihat kehidupan 4.000 pengungsi lain yang belum jelas keadaannya di Maumere, Sikka, Ropa, dan Maurole, mereka bingung. Mereka khawatir masa depannya seperti apa," ujar dia.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana dan Geologi (PVMBG), kata dia, sebenarnya sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa Gunung Rokatenda tidak layak huni. Dalam kondisi normal saja air bersih sulit didapat, apalagi setelah letusan pada bulan Oktober 2012.

Atas kondisi itu pula masyarakat Pulau Palue yang mengungsi maupun yang bertahan hidup meminta bantuan demi kejelasan masa depan mereka.

Masyarakat, kata Gabriel, meminta pemerintah pusat segera menetapkan letusan Gunung Rokatenda ini sebagai bencana nasional dan segera merelokasi mereka.

Pemerintah Kabupaten Sikka, menurut dia, tidak punya dana besar untuk merelokasi, menyediakan fasilitas, infrastruktur, dan kebutuhan lainnya jika relokasi dilakukan.

Di lain pihak, Pemerintah Provinsi NTT tidak mau menyatakan ketidaksanggupan menyelesaikan masalah tersebut kepada pemerintah pusat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Gubernur NTT telah menyerahkan bantuan untuk pembangunan rumah dan relokasi sebesar Rp13,1 miliar. Dana sebesar Rp6,6 miliar dialokasikan untuk Pemda Ende dan Rp6,5 miliar untuk Pemda Sikka.

"Akan tetapi, sampai sekarang pembangunan belum dilakukan karena lokasi relokasi pun belum ditetapkan," ujar dia.

(V002/D007)

Pewarta: Virna P. Setyorini
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2013

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar