Ada kurang lebih 30 kepala keluarga yang akan terdampak pada alih trace ini, kita sudah undang tapi masih banyak yang tidak datangManokwari (ANTARA) - Pemerintah kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat sosialisasikan rencana alih trace (perubahan ruas) jalan dan jembatan menuju Bandara Rendani Manokwari pada warga yang terdampak.
Bupati Manokwari, Hermus Indou di Manokwari, Senin, mengatakan alih trace tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah untuk membenahi wajah Manokwari agar lebih kompetitif sebagai ibu kota Papua Barat.
“Dengan adanya alih trace tersebut, tentu ada warga yang terdampak. Pemerintah harus membebaskan sejumlah lahan warga,” katanya.
Ia mengatakan, pemerintah harus bisa membujuk masyarakat agar mau menerima pembangunan alih trace tersebut. Karena pembangunan itu untuk kemakmuran seluruh masyarakat di Kabupaten Manokwari.
Ia menjelaskan, Kabupaten Manokwari harus siap berkompetisi secara nasional hingga internasional. Pembangunan infrastruktur seperti pengembangan bandara maupun jalan menuju bandara mutlak diperlukan.
Untuk itu, dirinya berharap seluruh masyarakat bisa mendukung rencana pemerintah bahkan bergotong royong untuk membangun harkat dan martabat Manokwari.
“Mari kita buktikan Manokwari siap bersaing dengan daerah lain. Kita berada di kompetisi dunia dan kompetisi itu membutuhkan daya juang dan kualitas yang baik,” ujarnya.
Ia mengatakan, daerah tepi laut di Manokwari akan dijadikan daerah terdepan. Artinya, seluruh bangunan warga akan menghadap di sisi laut bukan membelakangi. Untuk itu akan dibangun jalan tepi-tepi laut dan dimulai dengan alih trace jalan dan jembatan menuju bandara.
Menurutnya, untuk mewujudkan pembangunan itu butuh dukungan dari seluruh pemangku kepentingan baik masyarakat maupun instansi pemerintah dari pusat hingga daerah.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Manokwari, Rosjelin Polohindang menjelaskan, sosialisasi tersebut merupakan bagian dari tahap perencanaan alih trace jalan menuju bandara.
Sebelum pemerintah menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pembebasan lahan, pemerintah harus mengambil data awal dari masyarakat yang terdampak melalui sosialisasi tersebut.
“Ada kurang lebih 30 kepala keluarga yang akan terdampak pada alih trace ini, kita sudah undang tapi masih banyak yang tidak datang,” katanya.
Ia mengatakan, alih trace jalan dan jembatan menuju bandara memang rencananya akan dibangun Kementerian PUPR melalui Balai Pekerjaan Jalan Nasional. Namun, pembebasan lahan menjadi tanggung jawab Pemkab Manokwari.
“Kementerian PUPR kalau mau kerja salah satu syaratnya adalah ada kesiapan lahan dari pemerintah daerah, kalau tidak ada, mereka tidak bisa dikerjakan. Pembebasan lahan kita harapkan bisa secepatnya,” ujarnya.
Baca juga: Pemkab Manokwari siapkan lahan Terminal Bandara Rendani sebelum 2025
Baca juga: BP3OKP sosialisasikan Otsus pada Pemkab Manokwari
Baca juga: Pemkab Manokwari serahkan insentif Rp2,1 miliar untuk ketua RT dan RW
Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024
