Prioritas pembangunan keenam pada tahun 2025 mendatang yakni proses perencanaan yang transparan, partisipatif dan berkelanjutanBuntok (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 memprogramkan enam prioritas pembangunan kabupaten setempat.
"Hal tersebut sesuai dengan tema pembangunan dan dinamika yang ada di masyarakat," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan Eddy Purwanto di Buntok, Selasa.
Menurut dia, untuk prioritas pertama yakni memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan mencerminkan kebutuhan aspirasi serta peran yang setara antara pria dan wanita.
Baca juga: Dinas Bina Marga Bekasi alokasikan Rp737 miliar bangun infrastruktur
Untuk prioritas pembangunan kedua, katanya, yakni peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan peningkatan penataan ruang terbuka hijau dalam perencanaan kota.
"Ketiga, memajukan sektor UMKM, sebagai pilar pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memberikan dukungan keuangan, akses pasar, dan pelatihan yang diperlukan," katanya.
Kemudian keempat, kata dia, melibatkan masyarakat dalam pemetaan kemiskinan dan stunting ditingkat lokal untuk memahami masalah serta tantangan yang sedang dihadapi.
Untuk prioritas pembangunan kelima yakni mendorong inovasi dan penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi diberbagai sektor ekonomi yang dapat membuka peluang baru untuk pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.
"Prioritas pembangunan keenam pada tahun 2025 mendatang yakni proses perencanaan yang transparan, partisipatif dan berkelanjutan," kata Eddy.
Untuk tema pembangunan Barito Selatan 2025, lanjut dia, yakni pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas.
Baca juga: Pembangunan SDM jadi prioritas TNI AL
Oleh karena itu, konteks pendekatan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut, senantiasa berbasis dengan pendekatan holistik, tematik, integratif, dan spasial.
"Ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di Kabupaten Barito Selatan memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan," bebernya.
Dia mengatakan, semua itu dalam upaya sinkronisasi, sinergisitas dan harmonisasi antar sektor dan antar pemangku kepentingan dalam proses pelaksanaan pembangunan guna melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu harus dimulai dari proses penyusunan dokumen perencanaan yang mencakup harmonisasi, sinergisitas, dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, tahunan serta antar tingkat pemerintahan.
"Sedangkan dalam konteks kebijakan anggaran belanja berdasarkan pada money follows program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas, dan fungsi perangkat daerah," kata Eddy.
Acara forum konsultasi publik rancangan awal RKPD yang berlangsung di aula Bappeda Barito Selatan tersebut dihadiri perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan dari unsur perguruan tinggi di wilayah setempat.
Baca juga: PPN: Pembangunan Ibu Kota Nusantara jadi prioritas berkesinambungan
Pewarta: Kasriadi/Bayu Ilmiawan
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024
