Prinsipnya Pak Menteri (Menteri Perhubungan) mendukung karena memang status Pelabuhan Sanur itu pengumpan lokal yang dapat menjadi kewenangan pemerintah daerah.Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Kota Denpasar, Bali, menyiapkan rencana bisnis (bussiness plan) terkait pengelolaan Pelabuhan Sanur di Denpasar agar dapat dikelola oleh pemerintah daerah setempat.
"Prinsipnya Pak Menteri (Menteri Perhubungan) mendukung karena memang status Pelabuhan Sanur itu pengumpan lokal yang dapat menjadi kewenangan pemerintah daerah," kata Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara di Denpasar, Senin.
Jaya Negara mengatakan pihaknya bahkan sudah mengadakan kunjungan ke Kementerian Perhubungan untuk membahas pengelolaan Pelabuhan Sanur.
"Terkait pengelolaan Pelabuhan Sanur, kami memang mau melakukan audiensi dengan Pak Menteri. Tetapi kemarin Pak Menteri ada rapat dengan Presiden sehingga diterima oleh Dirjen Perhubungan Laut," ujarnya.
Baca juga: Kemenhub uji coba sandar dan operasional 3 pelabuhan di Palu
Meskipun tidak bertemu langsung dengan Menhub, ucap dia, pada prinsipnya Menhub menyatakan mendukung rencana Pemerintah Kota Denpasar untuk ikut mengelola Pelabuhan Sanur.
Saat ini pengelolaan Pelabuhan Sanur dilakukan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Benoa Kementerian Perhubungan.
"Beliau (Menhub-red) mendukung kita, tetapi dengan catatan kita harus membuat 'bussiness plan' karena belum tentu juga Pelabuhan Sanur itu untung, karena di sana banyak biaya pemeliharaan dan perawatan, terutama pasir laut ketika dangkal 'kan biaya pemeliharaannya tinggi," ujarnya.
Jaya Negara menyatakan siap untuk membuat perencanaan bisnis dan pihaknya akan membangun kolaborasi dengan pihak desa adat setempat serta Kementerian Perhubungan terkait pelaksanaan di lapangan.
"Kita tidak bisa lepas dengan Kementerian Perhubungan karena pelaksanaan di lapangan dan mitigasi laut itu mereka yang sangat paham," ujarnya.
Baca juga: Libur Imlek, Pelabuhan Internasional Batam layani 14 pelayaran tambahan
Selain itu, kata Jaya Negara, Pemerintah Kota Denpasar juga dibantu oleh tim dari Universitas Udayana. "Dari produk perundang-undangan sudah siap, Perumda juga siap," katanya menegaskan.
Terkait target rampungnya perencanaan bisnis Pelabuhan Sanur, Jaya Negara mengatakan tidak tergesa-gesa agar perencanaannya menjadi matang sehingga sekali memasukkan perencanaan bisnis agar diterima oleh Menteri Perhubungan.
Seiring dengan penyusunan perencanaan bisnis, Pemerintah Kota Denpasar ingin mengupayakan terlebih dahulu cara untuk mengurai kemacetan lalu lintas di sekitar Pelabuhan Sanur. Ia mendaku sudah ada solusi dengan pihak desa adat terkait upaya mengatasi kemacetan.
Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024
