Kota Probolinggo menjadi salah satu MPP fisik yang dilakukan penguatan komitmen menuju MPP digitalKota Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Probolinggo bersama 15 MPP lainnya secara serentak di Jakarta, Kamis.
Ada 16 kepala daerah yang hadir secara langsung di lokasi, termasuk Penjabat Wali Kota Probolinggo Nurkholis dan 60 kepala daerah lainnya mengikuti secara hybrid.
Baca juga: Sekjen Kemendagri dorong daerah sukseskan SPBE dan MPP
"Kota Probolinggo menjadi salah satu MPP fisik yang dilakukan penguatan komitmen menuju MPP digital," kata Pj Wali Kota Probolinggo Nurkholis dalam keterangan tertulis yang diterima di Kota Probolinggo.
Usai MPP fisik itu diresmikan, lanjut dia, pihaknya akan segera merapatkan barisan agar bisa memenuhi harapan masyarakat dalam mempermudah akses pelayanan yang terintegrasi secara digital.
"Saat ini pelayanan digital menjadi sebuah tuntutan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kami akan segera berkoordinasi dan berkolaborasi dengan instansi terkait, agar bisa mewujudkan pelayanan digital yang terintegrasi," tuturnya.
Menurutnya beberapa upaya menuju MPP digital sedang dilakukan, sehingga diharapkan bisa segera terwujud di Kota Probolinggo.
Baca juga: Menteri PANRB resmikan 16 MPP, ajak layanan publik ke portal nasional
Sementara Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengapresiasi kepala daerah yang hadir secara langsung dalam peresmian tersebut dan menjelaskan tentang pelayanan digitalisasi akan mempermudah akses bagi masyarakat.
"MPP digital dibangun sebagai wujud percepatan integrasi pelayanan publik berbasis elektronik (e-services). Itu sebagai dukungan penyelenggaraan MPP fisik, sehingga pelayanan lebih efektif dan efisien," katanya.
Ia menjelaskan, jika masyarakat hanya sekali input data, butuh 1 akun untuk berbagai e-services dan yang terpenting layanan bisa diakses dimanapun, kapanpun melalui berbagai perangkat elektronik.
"Saya berharap seluruh penyelenggara MPP dapat memanfaatkan platform MPP karena pengembangan pelayanan publik digital yang terintegrasi merupakan hal yang tidak dapat dihindari, seiring dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan layanan yang lebih user-friendly," katanya.
Baca juga: Pemkot Banjarbaru terapkan Mal Pelayanan Publik secara digital
Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024
