Anggota DPR sebut penurunan angka stunting tugas semua pihak

Kami akan terus menekan seluruh kementerian/lembaga bahwa penurunan angka stunting bukan hanya menjadi tugas BKKBN sebagai leading sector

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Kris Dayanti menilai penurunan angka stunting di Indonesia bukan hanya menjadi tugas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), melainkan merupakan tugas semua pihak.

"Kami akan terus menekan seluruh kementerian/lembaga bahwa penurunan angka stunting bukan hanya menjadi tugas BKKBN sebagai leading sector," kata Kris Dayanti dalam video singkat, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube TVR Parlemen di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, penyelesaian kasus gagal tumbuh atau kekurangan gizi pada anak itu merupakan tanggung jawab bersama sehingga semua kementerian/lembaga pun memiliki andil yang sama besarnya dalam mengentaskan stunting menggunakan penerapan multisektor.

Ke depannya, Kris Dayanti berharap pemerintah periode 2024–2029 dapat menghadirkan beragam program dan strategi yang lebih baik dalam menuntaskan persoalan stunting.

Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR RI Siur Syam menilai target penurunan angka stunting nasional yang mencapai 14 persen pada 2024 ini realistis untuk dicapai apabila semua pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat terlibat di dalamnya.

"Menurut saya realistis dengan semua pihak dapat terlibat menurunkan angka stunting ini. Kayak kepala desa terlibat juga. Selain tenaga kesehatan dan dinas terkait, saling bisa berkolaborasi," kata Suir.

Baca juga: BKKBN bekali mahasiswa program peduli stunting lewat TPK dan TPPS
Baca juga: Pentingnya penanganan stunting berkelanjutan di Indonesia

Berikutnya, dia mengingatkan keberhasilan menghapus stunting ditentukan saat merawat bayi dalam kandungan.

"Manusia tergantung dari 1.000 hari kehidupan. Itu sangat menentukan potensi hidup manusianya, di mana dua tahun pertama pertumbuhan sel utama otak terjadi," ucap dia.

Selanjutnya, selain persoalan stunting, Suir pun menyoroti permasalahan pelayanan kesehatan di Tanah Air terkait dengan keterbatasan alat kesehatan (alkes) di berbagai fasilitas kesehatan (faskes) daerah.

Ia menilai hal tersebut menjadi tantangan yang harus diselesaikan dalam pemenuhan layanan kesehatan nasional.

Selain mendorong pemerintah pusat membantu penganggaran faskes, ia juga mengimbau pemerintah daerah agar menyiapkan tenaga kesehatan yang mumpuni.

BKKBN pun telah menyatakan optimistis angka prevalensi stunting atau kekerdilan yang dialami anak-anak usia bawah lima tahun (balita) secara nasional dapat mengalami penurunan menjadi 14 persen pada 2024.

"Kami optimistis angka prevalensi stunting bisa turun mencapai 14 persen di tahun 2024," kata Direktur Kesehatan Reproduksi BKKBN Marianus Mau Kuru.

Hal itu, kata dia, karena adanya kerja sama antarlembaga negara dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun swasta dan pihak terkait lainnya untuk mengintervensi stunting ari pusat hingga ke desa-desa.

Baca juga: UNICEF gelar lokakarya pembelajaran pemodelan kader posyandu
Baca juga: Kepala BKKBN: Lingkungan berpengaruh besar turunkan angka stunting
Baca juga: Wapres minta jajaran evaluasi dan analisis langkah penurunan tengkes