"Pertama, pengamanan, misalnya, sekitar udara IKN (Ibu Kota Negara Nusantara). IKN ini jadi agak sensitif karena Agustus ini sudah bisa mulai, sudah bisa ditinggali, sudah bisa mulai normal, dan sebagainya. Itu poin pertama, ya, jadi pengamanan udara sekitar IKN jadi penting," kata Prof. Muradi saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.
Prof. Muradi lantas menjelaskan bahwa poin kedua adalah transisi flight information region (FIR) di wilayah Kepulauan Riau (Kepri) dan Natuna yang sepenuhnya telah resmi diatur oleh Indonesia usai dikendalikan Singapura.
"Kalau yang lainnya, kalau berkaitan dengan geopolitik di sekitar Asia Tenggara, saya kira memang harus mengedepankan modelitas pengamanan untuk supporting (mendukung) Angkatan Laut di sekitar Laut China Selatan karena saya prediksikan dalam 1-2 tahun ke depan ini akan meningkat dengan seiring kondisi politik dalam negerinya China," jelasnya.
Sementara itu, ia mengatakan bahwa sosok Tonny yang merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) Tahun 1993 memang layak untuk mengemban jabatan KSAU. Akan tetapi, ia menyebut Tonny harus kerja ekstra untuk merangkul internal TNI AU, terutama dalam 100 hari ke depan.
"Harus lebih merangkul lagi yang senior-senior, terutama angkatan-angkatan yang di atasnya dia kan ada '92, '91, '90, '89 kan masih ada itu, masih banyak. Jadi, memang seharusnya itu yang kemudian ekstranya Pak Tonny itu ke sana. Jadi, bisa merangkul," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo menunjuk Tonny sebagai KSAU menggantikan Marsekal TNI Fadjar Prasetyo sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20/TNI/Tahun 2024 yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 2024.
Penggantian KSAU ini karena Marsekal TNI Fadjar Prasetyo akan memasuki masa pensiun pada tanggal 9 April 2024.
Marsekal TNI Fadjar menjabat sebagai KSAU sejak dilantik Presiden di Istana Negara pada tanggal 20 Mei 2020.
Saat itu, Fadjar dilantik menjadi KSAU bersama dengan Laksamana TNI Yudo Margono yang dilantik sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL).
Keduanya dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 dan 33/TNI/Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan KSAL dan KSAU serta Keputusan Presiden Nomor 34 dan 35/TNI/Tahun 2020 tentang Kenaikan Pangkat dalam Golongan Perwira Tinggi TNI.
Baca juga: TNI AL siap buat rutin mudik gratis, termasuk buka rute pulau terluar
Baca juga: KSAL beri sinyal peluang beli kapal selam selain dari Prancis
Baca juga: KSAL sebut pembelian Scorpne Evolved sesuai kebutuhan TNI AL
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
