"Kepolisian tetap memiliki tugas untuk memberikan rasa aman kepada perwakilan negara asing. Setiap hari ada personel yang diterjunkan. Jumlahnya menyesuaikan jumlah massa pengunjuk rasa," katanya di Jakarta, Senin.
Rikwanto mengatakan kepolisian tidak bisa melarang unjuk rasa yang dilakukan di depan Kedubes Australia. Apalagi, aksi tersebut dilakukan untuk menunjukkan sikap nasionalisme sebagai bangsa yang berdaulat.
Ia mengatakan setelah kabar mengenai penyadapan yang dilakukan intelijen Australia merebak, setiap hari banyak orang mendatangi Kedubes Australia untuk unjuk rasa.
"Setiap hari, bisa ada 500 hingga 1.500 orang yang berunjuk rasa di Kedubes Australia. Kami terjunkan personel untuk mengamankan, kalau bisa satu personel berbanding satu pengunjuk rasa," katanya.
Masyarakat Indonesia bereaksi dengan mendatangi Kedubes Australia di Jakarta setelah berita penyadapan yang dilakukan intelijen negara itu terhadap sambungan telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Ani Yudhoyono, dan sejumlah menteri pada 2009 merebak.
Berbagai aksi dilakukan masyarakat Jakarta, termasuk membunyikan klakson tiga kali untuk kendaraan yang melintasi Kedubes Australia di kawasan Kuningan itu.
Menyikapi berita penyadapan itu, pemerintah Indonesia sudah memanggil pulang Duta Besar untuk Australia. Indonesia juga menuntut Australia meminta maaf atas perbuatan yang dinilai mencederai hubungan antarnegara itu.
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2013
