Munas Perempuan pastikan prinsip kesetaraan dan partisipasi inklusif

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan kegiatan musyawarah itu bentuk komitmen pemerintah memberdayakan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal.

"Kami memastikan no one left behind berdasarkan prinsip kesetaraan dan partisipasi inklusif. Kami semua terus berusaha agar perempuan tidak hanya sekedar menjadi obyek, tetapi perempuan adalah subyek dalam kegiatan pembangunan," ujarnya dalam keterangan di Badung, Sabtu.

Berbagai perwakilan dari organisasi masyarakat sipil mitra INKLUSI, desa model dari Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) binaan Kementerian PPPA serta jaringan organisasi masyarakat yang fokus pada isu perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok marjinal, berkumpul untuk mengikuti Musyawarah Nasional Perempuan.

Menteri Bintang menuturkan Musyawarah Nasional Perempuan ke-2 adalah keberlanjutan dari kolaborasi antara Kementerian PPPA, Bappenas, organisasi masyarakat sipil, dan INKLUSI (kemitraan Australia-Indonesia menuju masyarakat yang inklusif).

Menurut dia, program itu tidak terlepas dari komitmen pemerintah kabupaten/kota yang memberikan perhatian besar pada isu perempuan dan anak.

“Saya salut pada perubahan besar kelompok perempuan yang kini dipandang sebagai bagian dari pelaku pembangunan, banyak didengar pendapatnya, memiliki keberanian menyampaikan program dan solusi mulai dari tingkat desa hingga pusat, bermanfaat, dan mandiri finansial," kata Bintang.

Lebih lanjut dia menyampaikan apresiasi tinggi terhadap setiap pencapaian dan tekad besar dari kelompok perempuan yang memiliki hati tulus untuk mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Saat ini isu kekerasan masih menjadi pekerjaan besar pemerintah. Oleh karena itu, sembilan agenda dalam musyawarah itu diharapkan menjadi pertimbangan pemerintah daerah sebagai pengambilan kebijakan dan program perjuangan isu-isu perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok marjinal.

Salah satu peserta Musyawarah Nasional Perempuan ke-2, Serni Harita, dari Komunitas PERMAMPU Nias menceritakan keberhasilan perempuan di kampungnya memanfaatkan koperasi simpan pinjam sebagai kendaraan ekonomi dan politik perempuan.

Aset koperasi simpan pinjam mereka kini telah mencapai Rp47 miliar. Bahkan, mereka menganggarkan Rp1 miliar dari sisa hasil usaha untuk mendidik perempuan dan membantu perempuan korban kekerasan.

"Kami berjuang melalui koperasi simpan pinjam, kami belajar banyak hal mulai dari mandiri ekonomi hingga politik memberdayakan perempuan. Bahkan, kami bisa mengambil keputusan dalam musyawarah, sesuatu yang dulu sulit dilakukan," kata Serni.

Rangkaian Musyawarah Nasional Perempuan ke-2 dimulai pada 26 Maret 2024 secara daring yang menghasilkan usulan dan rekomendasi terhadap sembilan isu yang diperkuat dengan data kuantitatif dan kualitatif.

Kegiatan itu berhasil menjangkau 477 desa, 163 kabupaten dan 35 provinsi serta melibatkan lebih dari 4.000 partisipan.

Musyawarah Nasional Perempuan merupakan rangkaian peringatan Hari Kartini yang juga melibatkan Pemerintah Kabupaten Badung, 11 mitra INKLUSI bersama 117 sub mitra lokal. Kegiatan itu mengusung tema Suara Akar Rumput dalam Membangun (untuk Merawat) Indonesia “Perempuan Bagi Bumi Pertiwi”.

Baca juga: Menteri Bintang dengar kisah mitra INKLUSI dampingi perempuan marjinal

Baca juga: Munas jadi peluang perempuan dan kelompok rentan sampaikan aspirasi