"Mau bangun mall di Jakarta Timur saya kasih, kalau mau di Tengah juga boleh asal tidak menyebabkan kemacetan," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Kamis.
Salah satu cara menghindari kemacetan adalah di kawasan sekitar mall, menurut Ahok adalah dengan melakukan perbaikan manajemen dropping penumpang.
"Kalau di Singapura itu tidak ada drop orang di depan mall, semua pasti di belakang dan semua mall ada trotoar untuk pejalan kakinya. Kita aja yang konyol, mall-mall di Sudirman-Thamrin ngedropnya di depan," kata Ahok.
Sebelumnya, Ahok menyatakan mal sudah tidak bisa dibangun di Jakarta Pusat atau Selatan karena infrastruktur jalannya yang tidak memungkinkan.
Sementara Pusat Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (DPP APPBI) berharap agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak memandang mall sebagai biang kemacetan semata.
"Mall jangan dilihat macetnya aja, tapi lihat juga kontribusinya terhadap perekonomian," kata Sekjen APPBI Darwin A Roni dalam acara seminar dan rakernas DPP APPBI di Senayan City, Kamis.
Terkait instruksi Wakil Gubernur agar pembangunan mall dilakukan di luar Jakarta, Darwin menilai pembangunan mall di Jakarta sendiri belum merata.
"Di Jakarta Timur aja masih sedikit, sekitar baru tujuh mall. Baru sekitar 15 persen dari total 75 mall di Jakarta. Di sana peluangnya masih banyak," kata Darwin.
Meski demikian, Darwin mengaku mendukung moratorium dengan Pemprov DKI Jakarta yang menangguhkan pembangunan mall.
"Kami dukung moratorium, jadi untuk sementara slow down dulu lah. Yang penting saat ini adalah bagaimana caranya kita benahi dan mall-mall kita yang sudah ada itu," kata Darwin.(*)
Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
