Dalam sidang darurat empat mengenai krisis Ukraina kurang dari sepekan,Dewan Keamanan PBB kembali terpecah di man negara-negara Barat mengecam keputusan "ilegal" parlemen Krimea untuk memisahkan diri dari Ukraina melalui referendum 16 Maret.
"Kami mmenyeru Rusia untuk mengizinkan para pemantau PBB dan OSCE (Organisasi bagi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa) memasuki seluruh Ukraina, termasuk Krimea, untuk menjamin hak-hak seluruh rakyat Ukraina dihormati, termasuk etnis Rusia," kata utusan AS Samantha Power kepada wartawan seperti dikutip AFP.
Rusia harus "menyeru pihak berwenang Krimea dan menggunakan wewenangnya untuk menjamin keamanan dan akses bagi para pemantau internasional," katanya setelah sidang tertutup dua jam dewan itu.
Orang-orang bersenjata sebelumnya melarang satu tim 40 pemantau militer dari 21 anggota OSCE yang berjumlah 57 orang memasuki Krimea yang dikuasai pasukan Rusia sejak 28 Februari.
Di tengah ketegangan di negara bekas Uni Soviet itu Power mengatakan referendum yang diusulkan itu melanggar konstitusi Ukraina.
"Referendum itu tidak sah dan ilegal," tambah dia. "Kami tidak akan mengakui hasil-hasil referendum ini."
Krisis keamanan terburuk d Eropa dalam era pasca Perang Dingin itu meningkat ketika para anggota parlemen Krimea yang berpenduduk sekitar dua jiwa dan sebagian besar berbicara dalam bahasa Rusia itu akan menyelenggarakan referendum untuk bergabung dengan Rusia.
Wilayah ini menjadi markas angkatan laut tsar sejak abad ke-18 dan dimasukkan ke Ukraina saat kekuasaan Soviet sebagai "hadiah" pada 1954.
Dubes Inggris untuk PBB Mark Lyall Grant, setuju dengan negara--negara Barat bahwa referendum itu tidak sah dengan mengatakan Dewan Keamanan tidak mungkin menyetujui satu resolusi dalam beberapa hari ke depan, kendati kelompok itu akan segera bersidang kembali.
Rusia dapat menghambat setiap pernyataan dewan karea memiliki hak veto sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
(H-RN/B002)
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2014
