"Kami tidak tahu-menahu, sampai saat ini kami belum pernah merilis mengenai peraturan peliputan itu," ujar Budi di Jakarta, Jumat.
Dalam pesan berantai itu, dijelaskan media yang ingin mewawancarai Prabowo harus melampirkan daftar pertanyaan dan membuat kesepakatan bersama soal daftar pertanyaan.
Media juga dilarang menanyai berbagai persoalan mengenai kasus 1998 dan pelanggaran HAM.
Pesan berantai itu beredar sejak Rabu (12/3) yang lalu.
"Beredarnya pesan berantai itu, kami anggap sebagai kampanye hitam untuk mendiskreditkan Prabowo yang elektabilitasnya baik."
Budi menambahkan sejumlah jurnalis dari berbagai media telah mewawancarai Prabowo, tanpa adanya campur tangan pada saat peliputan.
"Memang masih banyak yang belum bisa mewawancarai Prabowo, karena kesibukan beliau. Kami mohon maaf dan terus berupaya membantu teman-teman untuk melakukan wawancara," jelas dia.
Prabowo merupakan calon presiden yang diusung oleh Partai Gerindra pada Pemilu 2014.
Sejumlah survei menyebutkan elektabilitas mantan Danjen Kopassus itu cukup baik dan sanggup mengalahkan Jokowi jika menggandeng calon wakil presiden yang tepat pada Pilpres mendatang.
(I025/A029)
Pewarta: Indriani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
