Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia berharap agar krisis politik di Thailand dapat diselesaikan dengan baik melalui langkah-langkah yang demokratis. "Pemerintah Indonesia mengharapkan agar melalui langkah-langkah yang demokratis, krisis politik di Thailand dapat diselesaikan dengan baik demi kepentingan menyeluruh rakyat Thailand," kata Jurubicara Departemen Luar Negeri (Deplu), Desra Percaya, kepada ANTARA dari New York, Selasa. Menurut dia, hingga kini Pemerintah Indonesia mengikuti secara seksama perkembangan terakhir di Thailand dengan prihatin. Sebagai sesama negara ASEAN, lanjut dia, Pemerintah Indonesia mengharapkan agar prinsip-prinsip demokrasi yang merupakan elemen penting dari masyarakat ASEAN yang telah disepakati bersama dapat tetap ditegakkan. Sementara itu, militer Thailand pada Rabu (20/9) mengatakan dalam pernyataannya bahwa mereka telah menguasai Bangkok dan sekitarnya, dan merebut kekuasaan dari Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Militer melancarkan kudeta terhadap Thaksin dengan mengepung kantornya dengan tank, mengambil-alih stasiun televisi dan mengumumkan pemerintah peralihan yang berjanji setia kepada raja. Jurubicara militer juga mengatakan Panglima Angkatan Darat Jenderal Sonthi Boonyaraglin akan menjadi Perdana Menteri Thailand menggantikan Thaksin. Dalam pernyataan yang ditayangkan melalui televisi, ia mengemukakan para pejabat senior militer telah bertemu dengan Raja Bhumibol Adulyadej dan militer telah mencabut Undang-Undang Dasar negeri itu. Wakil Perdana Menteri Chitchai Wannasathit dan Menteri Pertahanan Thammarak Isaragura na Ayuthaya -- dua pejabat yang setia kepada Thaksin -- telah dicopot dari jabatan mereka dan ditangkap, demikian laporan Associated Press. Sementara itu Thaksin, yang berada di New York untuk temu puncak Perserikatan Bangsa-Bangsa, memerintahkan pemimpin angkatan bersenjata melapor kepada pemangku Perdana Menteri Chidchai Vanasatidya. Kendati kudeta terakhir tentara Thailand terjadi 15 tahun lalu, dugaan tentang campur-tangan tentara sudah merebak, ketika pengendara menelefon stasiun radio pekan lalu sesudah melihat tank bergerak di jalan ibukota negara itu. Pemilihan umum yang dijadwalkan berlangsung Oktober, pekan lalu dinyatakan diundur, kemungkinan sampai November. Jenderal Sonthi Boonyaratglin, Rabu, mengatakan militer perlu mengambil-alih kekuasaan guna menyatukan negara itu setelah berbulan-bulan kerusuhan politik. Sonthi memberikan pernyataan singkat melalui televisi kepada seluruh rakyat Thailand sambil duduk dengan mengenakan seragam dan didampingi oleh petinggi lain militer serta polisi di hadapan gambar raja dan ratu Thailand. (*)

Copyright © ANTARA 2006