Kiev (ANTARA News) - Ukraina berencana mengerahkan lebih dari 55.000 polisi dan 20.000 relawan untuk menjamin pemilihan presiden dapat berjalan lancar kendati pemberontakan melanda wilayah timur.

Direktur Ketertiban Umum Kementerian Dalam Negeri Andriy Chaliy mengatakan ancaman serbuan Rusia dan pemberontakan di timur menimbulkan ancaman pada pemungutan suara pada Ahad itu.

Pemberontak di daerah-daerah Lugansk dan Donetsk yang penduduknya sebagian besar berbahasa Rusia bersumpah akan mengganggu pemilu itu dan berusaha memperoleh pengakuan sebagai negara-negara merka yang pada satu saat akan begabung pada Rusia seperti yang dilakukan Semenanjung Krimea Maret lalu.

Parlemen Ukraina pada Selasa setuju melakukan tindakan damai bagi pemungutan suara yang akan menjamin kekuasaan lebih luas bagi daerah-daerah itu dan menjamin bahwa hak untuk berbahasa Rusia dalam institusi-institusi publik akan dikukuhkan dalam konstitusi.

Memorandum yang tidak mengikat akan mengharuskan Kiev menarik pasukannya dari daerah timur seandainya pemberontak meletakkan senjata-senjata mereka.

Rusia Rabu menyebut tindakan itu sesuatu yang menjanjikan tetapi langkah tersebut terlambat dan tidak segaris dengan satu rencana perdamaian yang diusulkan oleh Organisasi bagi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE).

"Dokumen ini adalah pertama kali diumumkan, jelas satu langkah yang terlambat untuk melaksanakan ... peta jalan yang dimenangkan oleh OSCE," kata Wakil Menlu Rusia Grigory Karasin kepada kantor berita Rusia RIA Novosti.

"Tetapi harapan kami adalah pihak pengusa Kiev tidak mengabaikan dokumen ini. Semua akan menunggu atas aksi-aksi menentukan dari mereka yang bertujuan untuk mengakhiri operasi-operasi militer mereka dan mencari jalan bagi tercapainya persatuan nasional yang riil," kata Karasin, demikian AFP.

(H-RN)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014