Surabaya (ANTARA News) - Mantan politisi senior KH Yusuf Hasyim (Pak Ud), menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden H Jusuf Kalla (SBY-JK) agar jangan sampai berpisah hanya gara-gara penunjukan mantan Seskab Marsilam Simandjuntak sebagai pimpinan tim Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R). "SBY-JK harus sampai 2009, karena itu Presiden SBY harus membicarakan ulang tentang tim UKP3R tersebut dengan Wapres Jusuf Kalla. Bisa saja ditempuh secara win-win solution yakni tim UKP3R tetap ada, tapi bukan Marsilam Simandjuntak sebagai pimpinannya, karena dia merupakan figur kontroversial," ujarnya kepada ANTARA News di Surabaya, Jumat. Sesepuh (tokoh senior) Nahdlatul Ulama itu mengemukakan hal tersebut menanggapi pro-kontra pengangkatan Marsilam Simandjuntak dalam tim Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R) yang didasarkan Kepres Nomor 17/2006 tertanggal 29 September 2006. Marsilam dibantu dua deputi yakni Letnan Jenderal (Pur) Agus Widjojo (mantan Kepala Staf Teritorial Mabes TNI) dan Edwin Gerungan (mantan Kepala BPPN). Menurut Pak Ud yang juga sesepuh Pesantren Tebuireng, Jombang, Jatim itu, penunjukan mantan Seskab dan Jaksa Agung di era Pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang mengundang kontroversi itu hendaknya disikapi presiden secara arif agar "jangan sampai mengganti kuda untuk menyeberangi sungai". "Karena itu, presiden harus membahas lagi masalah itu dengan Wapres Jusuf Kalla. Apalagi wapres saat ini bukan seperti era Bung Karno dan Pak Harto, yang mirip `ban serep`. Karena itu presiden perlu memerankan wapres sebagai mitra kerja dalam konteks pemilihan presiden secara langsung," paparnya. Pamanda Gus Dur itu menyatakan Marsilam merupakan figur kontroversi, karena Gus Dur saat menjadi presiden pernah bermasalah dengan DPR akibat konsep yang dirumuskan Marsilam Simandjuntak, yakni pembekuan DPR dan pembubaran Partai Golkar. "Saya kira, SBY harus melihat Wapres Jusuf Kalla sebagai tokoh Golkar yang merupakan partai besar di Tanah Air, sedangkan SBY diberangkatkan Partai Demokrat yang merupakan partai kecil. Karena itu saya kira cukup substansi dari tim UKP3R itu diterima tanpa menyertakan figur kontroversi seperti Marsilam Simandjuntak," tegasnya. Putra pendiri NU Hadratusyeikh KH Hasyim Asy`ari itu menambahkan, presiden harus memahami ketokohan Marsilam Simandjuntak telah menimbulkan konflik antara presiden dengan wakilnya dan antara presiden dengan DPR. "Saya ingin SBY-JK dikembalikan kepada suasana seperti sebelum ada tim pimpinan Marsilam, karena saya memang menginginkan SBY-JK tetap menjadi pemimpin Indonesia hingga 2009. Pemerintahan dalam konteks pilpres langsung harus dipahami adanya kemitraan yang sejajar antara presiden dengan wapres, bukan ditentukan pembantu presiden seperti di Amerika," tegasnya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006