Saya terbiasa berpikir rasional, bahwa pemekaran komisi dalam prinsipnya tidak masalah, sepanjang dasar pertimbangannya bisa diterima dengan syarat disesuaikan dengan arsitektur kabinet Jokowi-JK agar pas,"Jakarta (ANTARA News) - Anggota DPR RI Indah Kurnia mengatakan pemekaran komisi di DPR RI secara prinsip sah dilakukan asalkan dasar pertimbangannya dapat diterima, yakni disesuaikan dengan arsitektur kabinet mendatang.
"Saya terbiasa berpikir rasional, bahwa pemekaran komisi dalam prinsipnya tidak masalah, sepanjang dasar pertimbangannya bisa diterima dengan syarat disesuaikan dengan arsitektur kabinet Jokowi-JK agar pas," kata Indah dari Fraksi PDI Perjuangan ketika dihubungi dari Jakarta, Jumat.
Indah yang pada periode sebelumnya menjabat anggota Komisi XI DPR RI menjabarkan, beberapa hal yang patut dipertimbangkan dibalik rencana pemekaran komisi antara lain potensi membengkaknya anggaran, serta efektifitas komisi.
Dari sisi anggaran, menurutnya pemekaran komisi harus ditindaklanjuti dengan penambahan ruang komisi di DPR. Hal ini bakal berdampak pada pembengkakan anggaran.
Sedangkan dari sisi fungsi dan efektifitas, patut dicermati langkah pemisahan mitra kerja komisi DPR RI sebagai konsekuensi pemekaran tersebut.
"Contoh di Komisi XI selama ini sudah cukup komprehensif menggabungkan dua sektor keuangan, yakni fiskal dan moneter, karena keduanya harus dikoordinasikan. Bayangkan kalau keduanya dipisah (setelah ada pemekaran komisi)," ujar Indah.
Selain itu Komisi XI menurutnya, juga harus bermitra dengan Bappenas, karena Bappenas merupakan sumbu perencanaan pembangunan yang alat implementasinya adalah sektor fiskal.
"Sebenarnya sektor fiskal itu mengatasi seluruh sektor, tetapi kan kita mau mengaitkan sumbu perencanaan ke sektor fiskal, khususnya faktor pengeluaran, terhadap tujuan akhir pembangunan yaitu kemakmuran rakyat. Itu diukur dengan daya beli atau monetary materials sehingga semuanya itu harus dalam satu komisi, kalau terpisah sulit koordinasinya," papar dia.
Dia mengatakan pembahasan asumsi ekonomi makro dan APBN akan kehilangan perspektif yang luas jika moneter (Bank Indonesia) dengan fiskal (keuangan) dipisah. Dan itu hanya merupakan salah satu contoh.
Sebelumnya partai koalisi Prabowo yang kini telah menguasai kursi pimpinan DPR dan MPR RI melontarkan wacana pemekaran komisi di DPR. Hal ini bakal dilakukan terhadap komisi yang memiliki terlalu banyak mitra, agar komisi tersebut bisa lebih fokus dalam bekerja.
(R028/B012)
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
