"Kunjungan kami untuk mendapatkan informasi di Pemerintahan Provinsi Bangka Belitung mengenai sektor perdagangan, perindustrian, UMKM dan koperasi agar dapat kami bahas dengan mitra kami di Komisi VI," ujar Ketua Tim Kunker Azam Asman Natawijaya dalam pertemuan dengan pejabat Pemerintah Provinsi Babel di Pangkalpinang, Senin.
Ia mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana peran kementerian yang menjadi mitra Komisi VI pada pembangunan di Provinsi Bangka Belitung.
"Untuk itu, kami sengaja tidak menghadirkan pihak perbankan, BUMN agar pemerintah provinsi tidak canggung memaparkan kondisi di wilayah ini. Apa saja bantuan atau program dari Kementerian Perdagangan ataupun Kementerian Perindustian yang bermanfaat dan yang tidak, silakan dipaparkan," katanya.
Menurut dia, kondisi atau persoalan yang disampaikan akan menjadi materi pembahasan Komisi VI dengan para mitra, agar dapat ditingkatkan atau diperbaiki bila terdapat kekurangan.
"Tulang punggung ekonomi kita ada tiga yakni BUMN, swasta, dan koperasi. Kami ingin mendengar bagaimana perkembangannya di Bangka Belitung, seperti koperasi misalnya," ujarnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bangka Belitung Syahrudin menjelaskan, saat ini Pemerintah Provinsi Bangka Belitung mengalami persoalan pada besaran dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat.
"Sebanyak 80 persen wilayah Bangka Belitung adalah laut, daratan hanya 20 persen. Sedangkan perhitungan DAU dari populasi di daratan dan ini menjadi persoalan kami," katanya.
Sekda juga memaparkan kondisi kelistrikan di Bangka Belitung yang menghambat investasi di provinsi itu. Begitu juga dengan ketiadaan sektor hilir untuk kekayaan alam yang tersedia, seperti pabrik solder timah maupun pabrik minyak goreng.
"Seperti timah. Kami hanya mengekspor timah balok saja, tidak ada industri solder. Begitu juga dengan perkebunan kelapa sawit yang tidak ada pabrik minyak gorengnya," katanya.
Untuk sektor pariwisata, kata Sekda, belum ada dukungan dari Pemerintah Pusat, meskipun Kementerian Pariwisata telah menetapkan Bangka Belitung sebagai destinasi ketiga setelah Bali dan Lombok.
"Dukungan pendanaan masih kurang dan bandara kami juga belum internasional," katanya.
Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja selama empat hari di Provinsi Bangka Belitung. Di hari pertama, Komisi VI mengunjungi Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan di hari kedua dijadwalkan untuk menggelar pertemuan dengan PT PLN Bangka Belitung dan PT Pertamina Depot Pangkalpinang.
Dihari ketiga, Komisi VI yang terdiri dari 11 fraksi dijadwalkan untuk meninjau gudang Perum Bulog Sub Divre Bangka, kemudian meninjau gudang pendingin ikan segar di Kabupaten Bangka, meninjau perkebunan lada di Kabupaten Bangka dan di hari terakhir mengunjungi usaha kerja mikro tenun cual dan makanan khas Bangka.
Pewarta: Ongku Sutan Harahap
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2014
