Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah kelemahan dan permasalahan yang ditimbulkan oleh pemberlakuan sistem "three in one" dalam pengaturan lalu lintas membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan untuk meninjau ulang sistem itu dan menggantinya dengan sistem lain yang dinilai lebih baik. "Kalau usulan dari saya pribadi berbentuk road pricing elektronic (ERP) saya kira itu lebih baik," kata Gubernur Sutiyoso di Balaikota Jakarta, Kamis. Meski demikian, ia menyatakan hal tersebut masih harus dibicarakan dengan sejumlah pihak terkait, seperti Direktorat Lalu Lintas, Polda Metro Jaya, Dinas Perhubungan, dan juga sejumlah pakar transportasi. Sutiyoso menjelaskan sejumlah kelemahan "three in one" antara lain ketidakefektifan untuk mengurangi jumlah kendaraan yang melintas di sepanjang jalan yang diberlakukan aturan tersebut. "Kontrol untuk pelaksanaan 'three in one' memang kurang, belum lagi disiasati dengan adanya joki," katanya. Joki, masih menurut gubernur, penindakannya sangat delematis. Di satu pihak jika tidak ditindak berarti pelecehan terhadap aturan lalu lintas, namun di sisi lain bila ditindak banyak mendapat protes dari berbagai pihak. "Pengawasannya pun terkesan saling lempar. Ketika saya tanyakan ke Dishub saya, mengapa masih banyak pelanggaran, mereka menjawab itu adalah kewenangan Ditlantas, jadi ini kan susah," keluhnya. Meski demikian, Gubernur menyatakan akan melakukan pembahasan terkait evaluasi sistem "three in one". Ia mengharapkan sebelum 2007, hal tersebut sudah dilakukan. Saat ini kawasan "three in one" di Jakarta meliputi jalur busway Blok M - Kota, yaitu Glodok, Hayam Wuruk, Gajahmada, Harmoni, kawasan Monas, Thamrin, Sudirman, hingga Blok M dan di Jalan Gatot Subroto. (*)

Copyright © ANTARA 2006