... berharap manajemen PT Freeport Indonesia peduli terhadap apa yang disampaikan oleh adik-adik kita ini...Timika, Papua (ANTARA News) - Polisi yang bertugas mengamankan area pertambangan PT Freeport Indonesia (Satgas Amole), Sabtu pagi membuka blokade atau rintangan yang dipasang karyawan tujuh suku di ruas jalan poros tambang Mil 72 Ridge Camp, Tembagapura, Mimika, Papua.
Pembukaan blokade yang telah berlangsung selama lima hari itu dipimpin langsung Kepala Polda Papua, Inspektur Jenderal Polisi Yotje Mende, dan disaksikan sejumlah anggota Komisi III DPR yang tengah melakukan kunjungan dalam rangka reses ke Provinsi Papua.
Mende, di Timika, Sabtu, mengatakan, pembukaan kembali blokade ruas jalan poros tambang itu agar perusahaan bisa kembali beroperasi.
Mende membantah pembukaan blokade jalan poros tambang PT Freeport Indonesia itu dilakukan secara paksa. "Sebelumnya kami lakukan mediasi dengan para pekerja," jelasnya.
Dia menegaskan, aksi blokade jalan poros tambang PT Freeport Indonesia sangat merugikan perusahaan maupun karyawan sendiri mengingat selama lima hari PT Freeport Indonesia sama sekali tidak berproduksi.
"Selama lima hari terjadi kekosongan. Tentunya perusahaan rugi, termasuk karyawan sendiri. Apalagi di sana (Tembagapura) terdapat lebih dari 30.000 karyawan," ujarnya.
Ia berharap agar ke depan tidak terjadi lagi aksi-aksi blokade karyawan PT Freeport maupun karyawan perusahaan privatisasi serta kontraktornya.
"Kami siap menampung aspirasi karyawan semuanya. Kami juga memediasi dan kita siap memfasilitasi untuk diteruskan kepada manajemen perusahaan sebagai penentu kebijakan. Kami berharap manajemen PT Freeport Indonesia peduli terhadap apa yang disampaikan oleh adik-adik kita ini," harapnya.
Wakil Ketua Komisi III DPR, Beny K Harman, yang memimpin rombongan wakil rakyat di Senayan melaksanakan kunjungan kerja di Provinsi Papua juga berkesempatan mendengarkan aspirasi yang disampaikan karyawan tujuh suku.
Ada tiga hal utama dalam aspirasi karyawan tujuh suku tersebut yaitu agar perusahaan menegakkan aturan perusahaan, manajemen Freeport memperhatikan promosi, mutasi dan demosi di lingkungan perusahaan serta manajemen Freeport memperhatikan hak-hak pekerja.
"Kami sudah menyampaikan ketiga hal itu kepada manajemen Freeport," ujar politisi dari Partai Demokrat itu.
Blokade ruas jalan poros tambang PT Freeport oleh karyawan asal tujuh suku (Amungme, Kamoro, Dani, Damal, Nduga, Mee dan Moni) berlangsung sejak Senin (16/3) mengakibatkan kegiatan produksi tambang tembaga dan emas PT Freeport lumpuh.
Beberapa hari lalu karyawan tujuh suku yang melakukan aksi demo hanya mengizinkan manajemen PT Freeport melakukan perawatan peralatan tambang, bukan untuk operasional pabrik.
Sebanyak 418 karyawan PT Freeport dikerahkan ke berbagai lokasi baik di tambang bawah tanah maupun tambang terbuka (Grasberg Open Pit).
Aksi demo yang dilakukan ratusan karyawan asal tujuh suku itu untuk menuntut insentif.
Pewarta: Evarianus Supar
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2015
