Jakarta (ANTARA News) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai pemerintah masih kurang serius dalam mengatasi bencana moral akibat serbuan pornografi, kekerasan, hingga narkoba. Wakil Rais Aam PBNU KH Tholchah Hasan di Jakarta, Kamis, meminta pemerintah bertindak lebih tegas seperti yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia dan Singapura dengan menutup situs-situs porno. "Sekarang ini di seluruh dunia sudah terdapat empat juta situs porno yang bisa diakses oleh anak-anak kita. Ini menjadi ancaman bagi moral bangsa kita. Seharusnya pemerintah Indonesia tegas seperti Malaysia dan Singapura," katanya dalam acara lokakarya penyusunan modul bencana berbasis pesantren. Dikatakannya, bahwa banyak aspek yang akan rusak nantinya jika masalah tersebut tidak segera terselesaikan seperti masalah institusi keluarga, keturunan, akal, jiwa sampai dengan agama. Mantan Menteri Agama itu lantas mengemukakan keprihatinannya ketika melihat pemberitaan mengenai kasus anak perempuan berusia 13 tahun hamil akibat berhubungan intim dengan kakak kandungnya. "Ketika ditanya dokter, mereka mengaku melakukannya karena mereka sering melihat orang tuanya memutar DVD porno," katanya di hadapan peserta yang datang dari sejumlah pesantren. Lebih lanjut Tholchah menuturkan, situasi yang kian hari kian memprihatinkan tersebut semakin terasa sulit untuk diatasi karena pornografi sekarang sudah menjadi industri yang melibatkan banyak pihak mulai dari investor, produser, distributor, sampai dengan konsumennya. Dalam pertemuan antara PBNU dengan para pemilik media, kata Tholchah, mereka menyatakan berat untuk menghentikan siaran tersebut. Upaya untuk mengurangi pornografi dalam tayangan TV telah dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan memberi batas waktu atau deadline pada stasiun TV untuk menghentikan siaran yang berbau pornografi dan kekerasan mulai 1 Januari 2007. Jika batas waktu tersebut dilanggar, KPI bekerja sama dengan Polri akan melakukan penyidikan.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006