Menurut Sofyan, meskipun ditangguhkan, pemerintah akan mencoba kembali mengajukan PMN melalui pembahasan APBN-Perubahan (APBN-P) 2016, sedangkan pemerintah berupaya mempercepat masa pembahasan APBN-P 2016 dari rencana semula April 2016.
"Idenya, kalau Menteri Keuangan, jika ada APBN-P, kami akan mempercepat juga," ujar Sofyan di Jakarta, Senin.
Dalam persetujuan UU APBN 2016, Jumat pekan lalu, pemerintah dan DPR sepakat menangguhkan alokasi PMN. Rencana pembiayaan ini dikembalikan ke Komisi VII dan XI untuk dibahas ulang dan baru bisa dialokasikan kembali dalam APBN-Perubahan 2016.
Mengenai dampak penangguhan PMN BUMN terhadap rencana pembangunan, Sofyan enggan berkomentar.
Di sisi lain, untuk memastikan program dan proyek pembangunan bisa dipercepat, Sofyan mengaku telah meminta Kementerian dan Lembaga untuk memberikan laporan kesiapan dan perencanaan proyek sehingga program dan proyek prioritas dapat dimulai awal Januari 2016.
Dia menambahkan, sebelum persetujuan APBN 2016, Bappenas di bawah arahan langsung Presiden Joko Widodo telah meminta Kementerian/Lembaga untuk mengutamakan program dan proyek yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, seperti pembukaan lapangan kerja dan program perlindungan sosial.
Beberapa proyek infrastruktur penting pemerintah dikerjakan oleh BUMN, selain oleh Kementerian teknis dan selain melalui mekanisme kerja sama pemerintah-swasta. Misalnya, proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt yang ditangani oleh PT. Perusahaan Listrik Negara. Namun, PMN yang diajukan pemerintah senilai Rp10 triliun juga turut ditangguhkan DPR.
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015
