Usai rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan sistem yang kuat dibutuhkan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan.
Dia menuturkan penurunan signifikan titik panas tahun lalu menunjukkan bahwa upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, TNI, Polri, dan pemerintah daerah sudah baik.
"Itu menunjukan manajemen operasional di lapangan berhasil dijalankan. Tetapi ini akan sulit kalau kita terus-terusan cara menyelesaikannya seperti ini. Karena itu tidak ada cara lain, kita harus membangun sistemnya," katanya.
Hasil pemantauan titik api oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ia mengatakan, baru menunjukkan indikasi.
"Itu baru memberikan indikasi-indikasi hotspots dan sistemnya belum bekerja benar di lapangan, sampai penanganannya kalau ada api akan seperti apa. Nah ini yang kita bahas tadi, bahwa dengan monitoring itu seperti apa di provinsi, di kabupaten," kata dia.
Menurut dia, pemerintah sedang mempertimbangkan apakah akan membuat posko penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di tingkat kecamatan atau kabupaten serta memberikan insentif pada desa-desa yang berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan.
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2016
