Jakarta (ANTARA News) - Tanah milik BUMN yang tidak produktif akan dimanfaatkan untuk pembangunan Rumah Susun Sederhana (Rusuna) yang akan dikembangkan dalam tiga tahun ke depan. "Dari lahan BUMN akan sanggup dibangun 450 menara," kata Menteri Negara BUMN, Sugiharto, kepada wartawan usai menghadiri pemasangan tiang pancang pertama pembangunan Rusuna oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, di Pulogebang, Jakarta, Kamis. Menurut dia, sebagian besar rencana pembangunan Rusuna yang diresmikan Presiden memanfaatkan tanah-tanah milik BUMN. Terkait hal itu pihaknya sudah menandatangani MOU dengan Menpera. Dia mengakui banyak dari status tanah BUMN merupakan Hak Pengelolahan Lahan (HPL), sehingga sulit untuk dijadikan agunan. Terkait hal itu, pihaknya telah menjalin kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Dengan adanya fasilitas pembebasan PPN dan BPHTB diharapkan lahan yang belum produktif tersebut akan menarik untuk dikembangkan menjadi Rusuna melalui kerjasama dengan pengembang, jelasnya. Sementara itu, Meneg Perumahan Rakyat, M. Yusuf Asy`ari mengemukakan dalam pengembangan Rusuna sudah terdapat delapan pengembang swasta yang menyatakan minatnya untuk ikut serta, tiga di antaranya dari asing yang bekerjasama dengan pengembang dalam negeri. Sebagai proyek contoh akan dbangun di Pulogebang, serta akan dilanjutkan di Cawang, Pulogadung, Cipayung, dan Klender di luar Rusuna yang dikembangkan Pemprov. DKI Jakarta, ungkap Menpera. Pemprov DKI menargetkan pembangunan rusuna sewa (rusunawa) dan rusun hak milik (rusunami) di sejumlah lokasi, yakni Marunda (40 blok atau 3.760 unit), Pulogadung (16 menara atau 4.120 unit). Hingga kini di Marunda telah terbangun 17 blok atau 1.680 unit. Pembangunan rusun dengan dukungan dana APBN sebanyak 6 blok (580 unit), dan 11 blok atau 1.100 unit oleh developer swasta. Sedangkan dalam pembangunan rusuna di Pulogadung masih dalam proses seleksi calon pengembang. "Untuk tahun 2007 Pemprov DKI akan membangun empat blok atau 400 unit rusunawa di Marunda, dan 12 tower (3.800 unit) rusunami serta 4 tower (320 unit rusunawa di Pulogadung," kata Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso. Gubernur Sutiyoso meminta pemerintah pusat agar memberikan dukungan APBN untuk membiayai pembangunan rumah susun sederhana (Rusuna). Hal itu mengingat besarnya kebutuhan masyarakat di ibukota akan hunian yang layak. Tercatat saat ini ada 180 ribu KK yang bermukim di kawasan kumuh ibukota, dengan 71 ribu KK menghuni bantaran kali. Gubernur menyebutkan untuk merelokasi 71 ribu KK dari bantaran sungai ke lokasi permukiman yang layak, diperkirakan menyedot anggaran Rp12,9 triliun dengan rincian Rp9,7 triliun untuk biaya konstruksi dan Rp3,2 triliun untuk biaya penyediaan lahan. Total kebutuhan relokasi warga dari kawasan kumuh itu lebih dari 50 persen dari total APBD DKI. "Kami berharap dukungan dana dari APBN, terutama untuk kebutuhan konstruksi sebesar Rp9,7 triliun. (*)

Copyright © ANTARA 2007