Putusan tersebut dibuat oleh pengadilan tinggi di Ramallah di Tepi Barat, tempat Fatah berkuasa. Belum jelas apakah keputusan tersebut definitif atau pemilu akan dijawalkan ulang.
Kelompok Hamas yang menguasai Jalur Gaza memboikot pemilihan umum kotapraja Palestina pada 2012 tetapi menyatakan ingin berpartisipasi dalam pemilu tahun ini.
Seorang juru bicara Hamas mengatakan bahwa mereka menolak keputusan pengadilan di Ramallah.
"Ini keputusan politik," kata juru bicara Hamas, Sami Abu Zuhri.
"Kami menolak keputusan untuk membatalkan pemilu dan menyeru semua orang menolaknya."
Fatah dan Hamas belum pernah bersaing dalam pemilu sejak pemilihan anggota parlemen pada 2006, di mana Hamas menang, memicu konflik yang hampir berujung perang di Jalur Gaza pada tahun berikutnya.
Pemilihan tahun ini direncanakan ketika Presiden Mahmud Abbas yang berusia 81 tahun berada di bawah tekanan politik karena jajak pendapat menunjukkan sebagian besar rakyat Palestina ingin dia mundur.
Tak pernah ada pemilihan presiden di Palestina sejak 2005 dan Abbas tetap menjadi presiden meski masa jabatannya sudah habis.
Kepala pengadilan tinggi Hisham Al-Hatoo mengeluarkan keputusan pada Kamis sebagai tanggapan atas tantangan dari seorang pengacara, Nael al-Houh.
Houh mengatakan permohonan bandingnya didasarkan pada fakta bahwa pemilihan tidak dilangsungkan di Yerusalem dan kekhawatiran terkait pemilu di Jalur Gaza.
Warga Palestina menganggap Yerusalem Timur, yang diduduki oleh Israel tahun 1967, dan kemudian dicaplok, sebagai ibu kota negara itu.
Di Jalur Gaza, satu pengadilan yang dijalankan oleh Hamas membatalkan daftar kandidat Fatah di beberapa kotapraja karena "melanggar aturan pemilu" menurut sumber kehakiman dan juru bicara Fatah.
Terlepas dari upaya rekonsiliasi berulang, Hamas dan Fatah gagal menjembatani perbedaan mereka dan membentuk pemerintah kesatuan untuk wilayah Palestina menurut warta kantor berita AFP.(hs)
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2016
