"Komisi I DPR akan menanyakan program evaluasi kedepan seperti apa sehingga aksi kekerasan kepada warga sipil tidak perlu terjadi lagi," kata Charles di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan masih terjadinya kekerasan terhadap masyarakat sipil yang dilakukan oknum prajurit TNI menjadi bagian evaluasi internal khusus dalam momentum HUT TNI ke-71 tahun.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa TNI harus menjadi pengayom rakyat dan alat ketahanan negara bukan instrumen kekerasan warga negara.
"Bagaimana TNI harus menjadi pengayom rakyat, sebgai alat ketahanan negara yang dilantik dan dididik untuk perang bukan memukuli warga negara sendri," ujarnya.
Charles mengatakan kekerasan terhadap masyarakat sipil sudah berulang kali terjadi seperti pemukulan terhadap junalis saat melaksanakan kerja jurnalistik dan terhadap warga yang bersengketa.
Selain menurut dia, ada berbagai kesepakatan kerjasama antara TNI dengan BUMN, kementerian dan swasta sebagai penjaga sehingga itu termasuk penyalahgunaan kewenangan TNI.
"Kita sudah meningkatkan anggaran pertahanan tiap tahunnya sehingga TNI harus fokus menjadi alat pertahanan negara sehingga tentara kita profesional dilatih untuk perang bukan hal lain diluar tupoksinya," katanya.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
