Orang nomor satu di Cianjur itu, di Cianjur, Jumat, mengatakan, dari surat edaran tersebut ditentukan jika pemerintah daerah harus menetapkan perangkat daerah secara langsung berdasarkan hasil assesmen.
"Sehingga lelang jabatan terbuka yang sebelumnya telah kami canangkan akhirnya dibatalkan, sehingga kami akan melakukan rotasi jabatan untuk eselon IIb. Lelang jabatan dibatalkan dengan adanya edaran tersebut, pejabat yang mengisi ditentukan oleh bupati berdasarkan hasil assesmenm sifatnya rotasi, tidak ada promosi jabatan," katanya.
Dia menjelaskan, Surat Edaran dengan nomor B/3116/M.PANRB/09/2016 yang dikeluarkan pada 20 September 2016, bersifat segera, berisikan tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 18/2016 tentang Perangkat Daerah.
Nama pejabat yang akan mengisi jabatan pimpinan tinggi di OPD baru masih dikaji dan belum ditentukan nama untuk setiap OPD. Dimana nama-nama tersebut akan diumumkan setelah dilakukan kajian dan assesmen dari tim dari Universitas Padjadjaran, Bandung.
Sementara Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Cianjur, Cecep Sobandi, mengatakan, semangat untuk melakukan lelang jabatan terbuka yang diawali assesmen membuat penerapan surat tersebut baru dilakukan.
"Adanya dinas yang dimerge atau disatukan dan beberapa diantaranya dilebur membuat delapan OPD baru belum memiliki pimpinan tinggi. Sehingga pihaknya akan segera melakukan pengisian atas kekosongan tersebut setelah dilakukan kajian dan assesmen," katanya.
Dia menuturkan, delapan jabatan yang kosong tersebut staf ahli bupati, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan tenaga kerja transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Informatika Komunikasi Statistik dan Persandian, Dinas Pertanian Perkebunan Pangan dan Holtikultura, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan serta Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik.
"Termasuk posisi orang nomor tiga di Cianjur saat ini masih kosong, untuk jabatan sekda rencananya akan ada lelang tapi belum tahu kapan karena jabatan tersebut harus berdasarkan keputusan tim dari propinsi," katanya.
Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2016
