"Dari hampir sebagian besar wilayah yang rawan longsor memang opsinya adalah relokasi," kata Khofifah saat meninjau posko tanggap darurat di Balai Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung, Ponorogo, Minggu.
Baca juga: (Pangdam: TNI bantu evakuasi korban longsor Ponorogo)
Dia mengatakan, untuk relokasi merupakan tugas pemerintah Kabupaten/kota setempat untuk menyediakan lahan, sedangkan pembangunan hunian tetap (huntap) berbagi tugas antarkementerian dan isi huntap dibantu Kemensos.
Selain itu, Kemensos juga menyiapkan bantuan jaminan hidup bagi korban yang akan diberikan setelah ada ketetapan dari pemerintah setempat.
Baca juga: (Kemensos salurkan Rp1,34 miliar tangani longsor Ponorogo)
Baca juga: (Mensos perintahkan segera salurkan bantuan ke Ponorogo)
Baca juga: (Ratusan warga Ponorogo diungsikan di zona aman)
Selain itu, Mensos juga menyatakan perlunya reboisasi lahan kritis untuk mencegah bencana serupa terulang kembali menilai bencana tanah longsor dipicu meningkatnya lahan kritis, berkurangnya tutupan lahan, degradasi lingkungan, berkurangnya resapan air dan pertanian yang tidak memerhatikan konservasi lingkungan.
"Perlu upaya berkelanjutan yang melibatkan semua pihak sehingga kejadian seperti ini tidak terulang," kata Khofifah.
Baca juga: (BPBD Ponorogo: 27 korban hilang tertimbun longsor)
Terkait bantuan untuk para korban, Mensos mengatakan logistik telah disalurkan dan Kemensos juga menurunkan personil Taruna Siaga Bencana (Tagana) untuk mengoperasionalkan dapur umum dan membantu evakuasi.
Kemensos menyalurkan bantuan sosial senilai Rp1,34 miliar bagi korban tanah longsor di Dusun Tangkil, Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.
Baca juga: (Wagub Jatim: 27 korban longsor Ponorogo belum ditemukan)
Baca juga: (BNPB hentikan sementara pencarian korban longsor Ponorogo)
Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2017
