Pasuruan (ANTARA News) - Anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan Pasuruan, Jawa Timur, Adjie Massaid, saat bertemu dengan warga 11 desa dari wilayah Kecamatan Nguling dan Lekok, Senin, menjanjikan kasus Grati akan disampaikan kepada Presiden. "Warga tetap tenang dalam menghadapi persoalan sengketa tanah dengan TNI AL. Saya akan membawa persoalan ini ke pemerintah pusat, dan bahkan akan bicara langsung dengan Presiden," kata anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat (PD) itu. Kasus sengketa tanah Grati yang belakangan menelan korban tewas dan luka-luka akibat tertembak peluru Marinir TNI Angkatan Laut (AL), persoalannya menjadi kompleks, yakni mencakup Undang-Undang TNI, Agraria, serta Hak Asasi Manusia (HAM). Adjie berjanji akan menyelesaikan masalah sengketa tanah Puslatpur Marinir TNI AL tersebut bersama-sama dengan rekan anggota DPR RI dari komisi yang lain, serta pemerintah melalui proses hukum. Warga diminta tetap tenang dan tidak berbuat anarki yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. "Kami akan membela warga untuk memperoleh kebenaran," katanya menegaskan. Adjie berharap, antar-departemen tidak boleh saling melempar tanggung jawab atas kasus sengkata tanah Grati. Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus segera memberikan klarifikasi tentang kepemilikan tanah Grati. Departemen Pertanian juga diminta segera melakukan pemetaan tanah-tanah di Jawa sebagai lahan pertanian, sedangkan TNI melakukan kegiatannya di luar Pulau Jawa. Namun, Adji juga mengingatkan warga bahwa proses penyelesaian tanah Grati membutuhkan waktu, sehingga warga diminta tetap tenang. "Warga tenang saja, persoalan-persoalan tersebut kami yang akan memikulnya," demikian Adjie Massaid. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007