Jakarta (ANTARA News) - Sebanyak 16 lahan milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU) di beberapa wilayah Indonesia masih bermasalah dan sedang dalam proses penyelesaian. "Semula tercatat 18 lahan yang masih bermasalah, tetapi dua di antaranya telah dapat diselesaikan dengan baik," kata Kepala Dinas Fasilitas dan Konstruksi Mabes TNI AU , Marsekal Pertama Rudy Noor, di Bogor, Kamis. Ditemui di sela-sela pemberian uang ganti rugi bagi penggarap di Desa Sukamulya, Rumpin, Bogor, ia mengatakan, sebagian besar permasalahan yang terjadi di 16 lahan bermasalah itu adalah saling klaim antara pihak TNI AU dan warga atas lahan yang menjadi lokasi latihan, pangkalan atau markas. Ke-16 lahan yang masih menjadi sengketa antara TNI AU dan masyarakat adalah tanah Cipinang Melayu (Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma) seluas 390.000 meter persegi, tanah Detasemen Gorda I dan II (Tangerang) seluas 6.625.000 meter persegi dan 498.070 meter persegi. Lahan Satuan Radar (Satrad) Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi seluas 828.250 metsegi, tanah Rumpin, Kabupaten Bogor (10.000 m2), tanah komplek Karangsari, Pangkalan Udara Kelapa Sawit Medan (2.609.000 m2), tanah Gurilla Lanud Medan (5.000 m2), dan bekas lapangan terbang Gadung, Lanud Padang (470.000 m2). Selain itu, tercatat pula lahan Lanud Ksetra Lampung (7 juta m2), Lanud Palembang (7.2 juta m2), tanah Lanud Sukani, Majalengka, Jawa Barat (997 ribu m2), tanah di Desa Sanggreng, Lanud Abdurahman Saleh (970 ribu m2), tanah Detasemen Raci, Kabupaten Pasuruan (9.327.500 m2), tanah pusdik Hanudnas, Kenjeran, Surabaya (194.500 m2) dan tanah Laha Lanud Pattimura, ambon seluas 760.420 m2. Sedangkan dua lahan yang telah selesai permasalahannya adalah tanah Lanud Husein Sastranegara, Bandung dan tanah TNI AU Sunter masing-masing seluas 1.428.138 m2 dan 91.656 m2, tambah Rudy. TNI AU secara keseluruhan memiliki lahan seluas 110.000 hektare tanah yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Dari jumlah itu 40 persen di antaranya belum bersertifikat dan berpotensi menjadi bibit sengketa antara TNI AU dan masyarakat.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007