"Untuk itu peran perusahaan migas nasional yang teruji dan sehat menjadi keniscayaan. Sampai saat ini PT Pertamina (persero) masih dibebani `service obligation` untuk memenuhi target distribusi minyak dan gas secara nasional dengan pemerataan akses dan harga sama di seluruh wilayah Indonesia," kata Herman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.
Hal itu dikatakannya terkait refleksi kinerja pemerintah di sektor Migas selama tahun 2017.
Dia menilai PT Pertamina merupakan aset milik bangsa yang harus diberikan ruang cukup untuk peningkatan akselerasi pemanfaatan energi dan sumber daya mineral di Indonesia namun pada kenyataannya perusahaan tersebut lebih muncul diawal tetapi perkembangannya masih jauh tertinggal dari Petronas asal Malaysia.
Herman mengatakan Fraksi Partai Demokrat menyoroti terkait penugasan satu harga yang diberikan tidak berdampak positif dan seakan-akan menjadi beban untuk Pertamina.
"Implementasi kebijakan yang berjalan selama 10 bulan tentu harus terus dikawal dan perlu dievaluasi. Meski pemeritah saat ini berargumen hal itu merupakan kewajiban utama untuk memberikan solusi terbaik untuk masyarakat di seluruh Indonesia," ujarnya.
Dia menilai BBM satu harga merupakan program inisiatif Presiden Joko Widodo yang dilatarbelakangi oleh tingginya harga BBM di Papua karena minimnya fasilitas yang dapat menjaga harga Rp100.000/liter.
Dia menilai Pertamina lebih banyak dibebani untuk program satu harga yang belum tercapai, terlebih lagi ada kerugian Rp12 triliun sampai bulan Juni 2017 dan di sisi lain, perusahaan tersebut tunduk kepada UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dalam Pasal 2 ayat 1 tentang Pemerintah mewajibkan BUMN mengejar keuntungan, namun apa daya tetapi pertamina justru merugi.
"Jika kondisinya seperti demikian, seharusnya Pemerintah dapat memberikan kemudahan ke Pertamina dengan memberikan lahan-lahan blok migas dengan kualitas terbaik dan Blok-blok seperti blok Mahakam yang akan dialihkan pengelolaanya dengan prioritas ke perusahaan migas nasional," ujarnya.
Herman menilai Pemerintah juga harus membantu terkait usaha yang dipermudah dan masalah perizinannya, utamanya proses izin jangan dipersulit, karena Pertamina sebenarnya membantu Pemerintah di dalam pemanfaatan dan pengelolaan BBM nasional.
Selain itu dia juga menyoroti terkait defisit energi di Indonesia sudah dirasakan dengan semakin bergantungnya terhadap impor minyak dan peran minim dari perusahaan migas nasional yaitu hanya sekitar 20 persen dari seluruh wilayah di Indonesia.
"Semakin rendahnya penemuan wilayah eksplorasi, serta relatif lesunya harga minyak dunia," katanya.
Persoalan tersebut menurut dia ditambah dengan konsumsi rata-rata minyak di Indonesia sebesar 1,5 juta barel per hari dengan laju kebutuhan minyak bumi rata-rata 3 persen per tahun dengan impor BBM sekitar 44 persen.
Hal itu menurut dia menyebabkan diperkirakan pada tahun 2025 konsumsi akan mencapai menjadi sekira 2 juta barel per-hari, padahal pendapatan hasil minyak dalam negeri rata-rata hanya mampu sekitar 750 ribu sampai 800 ribu barel per-hari.
Dia menilai ketergantungan terhadap minyak bumi begitu tinggi, sehingga Pemerintah Indonesia masih harus mencari sumber minyak tersebut dengan membeli dari negara lain.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
