Jakarta (ANTARA News) - Panglima TNI, Marsekal TNI Djoko Suyanto, mengatakan kasus "tarian liar" RMS di Ambon pada Jumat 29 Juni lalu jangan diarahkan pada siapa yang bertanggung jawab, namun justru pada keberadaan RMS yang sampai saat ini masih ada di wilayah Ambon. "Jangan dilarikan ke siapa yang akan dicopot atau diberhentikan, tetapi kenapa kok RMS masih berkibar. Itu yang harus dibongkar agar keinginan-keinginan seperti itu tidak muncul lagi," kata Panglima, sebelum mengikuti rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa. Panglima juga meminta agar kasus tarian RMS di Ambon Jumat lalu (29/6) di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak membuat masalah baru dengan munculnya saling tuding oleh beberapa pihak, karena hal itu justru membuat inti permasalahan, yaitu masih berkibarnya RMS, tidak tersentuh. Panglima juga menilai masalah masih bergeraknya RMS bukan semata-mata karena faktor kemiskinan di Maluku Selatan, mengingat kemiskinan tidak hanya terjadi di Maluku Selatan, tetapi juga di daerah lain. Dijelaskan Panglima, tim evaluasi kasus tarian RMS yang dipimpin Sekretaris Menko Polkam Letjen TNI Agustadi Sasongko Purnomo diharapkan segera menyelesaikan hasil evaluasinya, setelah melakukan peninjauan ke Ambon pada Senin sehingga hasilnya bisa segera dibahas pada tingkat pemerintah Rabu (4/7) mendatang. "Tim evaluasi baru datang hari ini ke Jakarta. Mudah-mudahan besok atau lusa kita bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan hasil evaluasi itu," kata Panglima. Rapat terbatas Rabu pagi ini membahas persiapan kehadiran Presiden Yudhoyono dalam Rapat Konsultasi dengan pimpinan DPR pada Selasa malam mulai pukul 19.30 WIB di Gedung DPR. (*)

Copyright © ANTARA 2007