counter

Sekjen PBB: tak ada penyelesaian militer di Suriah

Sekjen PBB: tak ada penyelesaian militer di Suriah

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres. (un.org)

PBB, New York (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Kamis (12/7) menyerukan penyelesaian politik bagi krisis Suriah, dan mengatakan tak ada penyelesaian militer.

"PBB berpendapat bahwa tak ada penyelesaian militer. Penyelesaiannya adalah politik," kata Guterres kepada wartawan.

Badan dunia itu berkomitmen pada pembicaraan Jenewa untuk menemukan penyelesaian politik sejalan dengan Resolusi 2254 Dewan Keamanan PBB, yang menyediakan peta jalan bagi penyelesaian politik, katanya.

Guterres, sebagaimana dilaporkan Xinhua, Jumat siang, menyerukan pembentukan satu komite konstitusional sebagai disepakati oleh Pemerintah Suriah dan kelompok gerilyawan pada awal tahun ini di Sochi, Rusia, sebagai alat penting bagi penyelesaian politik masa depan.

"Ini adalah komitmen kita. Itu adalah sasaran anda semua. Dan pesan yang saya sampaikan kepada semua warga Suriah ialah (bahwa) hanya penyelesaian politik dapat menjamin masa depan, pembangunan kembali, dan ciri negara demokratis dan non-sektarian," katanya.

Sebelumnya Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan permusuhan baru-baru ini di Suriah Selatan telah membuat lebih dari 210.000 orang kehilangan tempat tinggal dan memerlukan layanan kesehatan mendesak.

Sementara itu sebanyak 160.000 orang yang saat ini kehilangan tempat tinggal di Suriah tak bisa dijangkau oleh petugas kesehatan, demikian peringatan WHO pada Kamis (12/7).

WHO telah menyerukan perlindungan instalasi kesehatan dan peningkatan akses ke Suriah Selatan.

Dr. Michel Thieren, Direktur Layanan Darurat Regional WHO, telah berikrar untuk takkan membiarkan orang yang menunggu bantuan kemanusiaan di Daerah Daraa dan Quneitra --keduanya di Suriah Selatan-- kecewa.
(Uu.C003)

Baca juga: Lebih 72 persen Daraa, Suriah, kembali ke dalam kekuasaan pemerintah

Baca juga: Serangan udara berlanjut di Suriah setelah perundingan gagal

Pewarta:
Editor: Fitri Supratiwi
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar