Anggota DPR: Ujung pemerintahan Indonesia di desa

Anggota DPR: Ujung pemerintahan Indonesia di desa

Idham Samawi (kiri). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Bantul, Yogyakarta (ANTARA News) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Idham Samawi dalam Sosialisasi Kebangsaan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan ujung Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu terdapat di desa.

"Ujung dari semua pemerintahan di NKRI itu di desa, apalagi setelah pejabat publik desa dan kepala desa dipilih oleh rakyat. Sebetulnya demokrasi ala Indonesia itu di desa," katanya di sela Sosialisasi Kebangsaan, di Bantul, Sabtu (20/10).

Sosialisasi Kebangsaan yang digelar anggota DPR asal DIY itu mengambil tema Peran Strategis Desa Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kegiatan itu diikuti seluruh kepala desa se-Bantul.

Menurut Idham, pemerintahan desa yang dipimpin kepala desa itu memiliki peran sangat strategis serta menjadi ujung tombak dalam segala kehidupan masyarakat. Selain itu, desa juga mempunyai `local wisdom`.

"Begitu strategisnya desa itu, jadi kalau kita mau membangun cinta Tanah Air, cinta pada bangsa negara harus dimulai dari cinta kepada desanya, lalu cinta kepada kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan akhirnya bangsa negara," katanya pula.

Mantan Bupati Bantul dua periode ini menjelaskan, bupati atau pun wali kota dengan rakyat masih ada jarak, tetapi kalau lurah atau kepala desa dengan rakyat sangat dekat karena dalam kehidupan sehari-hari sering ketemu.

"Jadi keluhan yang pertama bisa disampaikan rakyat kepada pemerintah itu di desa, itu konkret, karena tiap hari ketemu, di warung, di pasar. Jadi tidak ada sekat, misalnya rakyat lapar, anak kurang gizi putus sekolah dan sebagainya," katanya lagi.

Karena itu, menurut dia, Pemerintah Indonesia dalam memajukan desa dan masyarakatnya sudah menjadi perhatian utama, salah satunya dengan penggelontoran dana desa yang besarannya minimal Rp1 miliar, bahkan hingga Rp3 miliar.

"Angka yang cukup besar, dan saya dengar dalam pembahasan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Tahun 2019 akan ditambah dana desa itu, dan menurut saya itu yang paling benar," katanya pula.

Dengan demikian, kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat Program Nawacita yang membangun bangsa dari pinggiran-pingiran itu merupakan langkah yang tepat.

"Pinggiran-pingitan kota/kabupatan itu ya desa, kalau pinggiran negara itu perbatasan, jadi desa strategis sekali, sehingga pada sosialisasi ini kita bicara Pancasila di depan para kepala desa sebagai ujung pemerintahan," katanya menegaskan.

Baca juga: Kemendagri: Dana desa baru terserap Rp30 triliun

Baca juga: Pemerintahan desa tetap di Kemendagri

Baca juga: Mendes : Desa semakin maju sejak pemerintahan Jokowi


 

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar