Penghargaan untuk Top 40 Inovasi Pelayanan Publik

Penghargaan untuk Top 40 Inovasi Pelayanan Publik

Wapres Jusuf Kalla saat menyerahkan penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (7/11/2018). (istimewa)

Jakarta (ANTARA News) - Penghargaan untuk inovasi pelayanan publik tahun 2018 secara resmi diumumkan sekaligus diserahkan saat pembukaan International Public Service Forum di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu.

Penghargaan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Secara keseluruhan Kementerian PANRB menetapkan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018.

Penghargaan meliputi kategori inovasi pelayanan publik oleh kementerian/lembaga negara, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Penghargaan diserahkan Wapres Jusuf Kalla.

Salah satu kementerian yang memperoleh Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018 adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Top 40 Inovasi Pelayanan Publik diraih KLHK melalui inovasi Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) yang menjadi solusi untuk menjawab tantangan global perdagangan kayu legal.

Top 40 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2018 merupakan inovasi yang dikategorikan outstanding (terpuji) hasil seleksi dari Top 99. SILK berhasil terpilih dari 2.824 inovasi yang ikut kompetisi.

SILK juga menjadi satu-satunya inovasi pelayanan publik wakil dari Indonesia yang dikirim MenpanRB ke OECD dalam kompetisi “Observatory of Public Sector Innovation” tingkat dunia.

Inovasi SILK merupakan platform “online” pertama di dunia, untuk penerbitan dokumen penjaminan legalitas kayu. Sampai dengan 24 Oktober 2018, melalui platform SILK telah diterbitkan sebanyak 920.133 Dokumen V-Legal dan Lisensi FLEGT yang menyertai ekspor produk kehutanan ke pasar dunia dengan total nilai ekspor sekitar 52 miliar dolar AS.

''Alhamdulillah, saya sangat bersyukur atas prestasi ini. Karena inovasi adalah satu dari tiga elemen pokok kemampuan daya saing, selain resources, dan efektifitas manajemen,'' kata Menteri LHK Dr Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.

SILK merupakan sistem pelacakan yang disusun untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan. Dengan sistem ini, maka akan dapat menjamin legalitas produk kayu sehingga dapat meningkatkan daya saing ekspor produk indonesia

''Kita satu-satunya negara yang sudah pakai sistem legalitas kayu dalam perdagangan kayu di Eropa sehingga tidak perlu lagi due diligence,'' ungkap Menteri Siti Nurbaya.

Wujud Komitmen

SILK bukti wujud komitmen Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk memberantas illegal logging, mengurangi pencurian kayu yang diseludupkan ke negara lain seperti yag banyak dilakukan dulunya serta meningkatkan perdagangan kayu legal.

''Jadi saya sampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran staff atas kerja kerasnya. Menyusun sistem dan pola legalitas kayu ini cukup lama, baru jadi 2-3 tahun ini, setelah perintisannya sejak 11-12 tahun lalu,'' kata Siti Nurbaya.

Meski mendapat banyak tantangan, namun pihaknya tetap yakin inovasi SILK dapat memberi kontribusi terbaik bagi Indonesia.

''Memang dibutuhkan keberanian dan keyakinan diri. Saya saat memutuskannya yakin dan artikulasinya memang cukup berat, tapi kita terus bekerja yang terbaik untuk Indonesia,'' tegasnya.

Baca juga: Pertemuan menteri lingkungan hidup menghasilkan Deklarasi Bali
Baca juga: Menteri Lingkungan Hidup sedunia bertemu di Bali
Baca juga: Siti Nurbaya temui keluarga korban Lion Air


Pewarta: Sri Muryono
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Pembangunan jalan lintas tengah Mentawai tunggu izin KLHK

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar