Perangkat daerah menandatangani perjanjian fokus program prioritas

Perangkat daerah menandatangani perjanjian fokus program prioritas

Arsip: Menristekdikti Mohamad Nasir (kedua kiri), Gubernur Sulut Olly Dondokambey (kiri), Dubes Jerman untuk Indonesia Peter Schoof (ketiga kiri) dan Deputi Teknologi Informasi Energi dan Material (TIEM) BPPT Eniya L. Dewi (kanan) menyaksikan Plt Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Wimpie Agoeng Noegroho (ketiga kanan) dan perwakilan GeoForschungsZentrum (GFZ) German Research Centre for Geosciences Ernst Huenges menandatangani berkas serah terima di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Siklus Biner, Lahendong, Tomohon, Sulawesi Utara, Senin (21/1/2019). (ANTARA FOTO/ADWIT B PRAMONO)

Manado (ANTARA News) - Seluruh kepala perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menandatangani perjanjian kinerja yang difokuskan pada pencapaian program prioritas daerah tahun 2019.

"Penandatanganan perjanjian kinerja bukan sekadar simbol, tetapi lebih dari itu harus fokus pada kinerja dalam menjalankan seluruh program prioritas," kata Gubernur Sulut, Olly Dondokambey di Manado, Jumat.

Penandatanganan perjanjian kinerja ini, lanjut Gubernur, bukanlah hal yang baru dan telah dilakukan berulang kali.

"Laksanakan program pembangunan dengan optimal seperti keberhasilan kita menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit dan memperoleh penghargaan tingkat nasional di Surabaya," ajak Gubernur Olly.

Tanggal 28 Januari 2019 baru lalu, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mengganjar Olly lewat penghargaan "Adhi Purna Prima" kategori pengentasan kemiskinan dengan ikon "Terus Melejit di Level Satu Digit", dan sukses mengalahkan 33 provinsi lainnya.

Meskipun telah mendapatkan penghargaan atas keberhasilan menurunkan angka kemiskinan menjadi 7 persen, Gubernur berupaya menurunkan lagi angka kemiskinan tersebut hingga tinggal 6,7 persen.

"Semoga target penurunan angka kemiskinan di awal kepemimpinan saya dan pak Wakil Gubernur Steven Kandouw yaitu 8,9 persen dan turun hingga 6,7 persen dapat tercapai," ujar Olly optimistis.

Olly mengajak seluruh kepala perangkat daerah terus bekerja dan menciptakan prestasi bagi Sulut di berbagai sektor, yaitu pariwisata, infrastruktur dan lainnya.

"Tentunya ada kepuasan tersendiri bagi kita semua jika nanti setelah berhenti bekerja atau pensiun ada prestasi dan hasil kerja yang dapat dikenang. Ini adalah suatu kebanggaan yang tidak bisa diukur dengan apapun," ungkap Olly.

Sebelumnya, Kepala Biro Organisasi Glady Kawatu menerangkan tujuan dilaksanakannya penandatangan perjanjian kinerja untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penandatanganan perjanjian kinerja perangkat daerah ini diawali oleh Sekdaprov Silangen lalu diikuti seluruh kepala perangkat daerah.

Program-program prioritas tersebut yaitu penanggulangan kemiskinan, pengangguran, pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, revolusi mental dan reformasi birokrasi.

Selanjutnya, infrastruktur dan pengembangan wilayah termasuk wilayah perbatasan, kedaulatan pangan, trantibmas dan sukses pemilu presiden dan legislatif, peningkatan daya saing investasi, pembangunan pariwisata dan pengelolaan bencana dan mitigasi iklim.

Baca juga: Bank Dunia nilai teknologi digital bantu pengentasan kemiskinan
Baca juga: Program percepatan pengentasan kemiskinan disiapkan Gunung Kidul
Baca juga: Kemiskinan dientaskan melalui "do it kampung"

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden targetkan 2024 nol persen angka kemiskinan

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar