counter

Pemerintah targetkan 7,9 persen peserta PKH lepas dari kemiskinan

Pemerintah targetkan 7,9 persen peserta PKH lepas dari kemiskinan

Para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) mengantre untuk mencairkan bantuan sosial di Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/1/2019). (ANTARA/Desi Purnamawati)

Boyolali, Jawa Tengah (ANTARA News) - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah menargetkan 7,9 persen dari 10 juta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) lepas dari kemiskinan tahun 2019.

"Kami tahun ini menargetkan sebesar 793.000 atau 7,93 persen dari 10 juta KPM tergraduasi atau lolos dari kemiskinan," katanya di sela acara penyaluran bantuan sosial non-tunai PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jumat.

Ia mengatakan pemerintah menyalurkan berbagai bantuan sosial serta menjalankan program-program peningkatan kemampuan keluarga dalam upaya menurunkan angka kemiskinan hingga di bawah 9,5 persen.

Dalam pelaksanaan PKH, ia menjelaskan, para pendamping program juga mengarahkan setiap keluarga penerima manfaat (KPM) agar menggunakan bantuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan pendidikan anak, serta mewujudkan kemandirian ekonomi.

"Meningkatkan partisipasi sekolah bagi anak-anak agar dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, mengarahkan para penerima manfaat PKH untuk mewujudkan kemandirian ekonomi agar tidak tergantung pada bantuan," kata Menteri Sosial.

Menteri Sosial menjelaskan pula bahwa jumlah penerima manfaat PKH yang sudah sejahtera terus meningkat.

Ia merinci, tahun 2017 sebanyak 230.351 atau 2,3 persen dari total enam juta keluarga penerima manfaat PKH sudah lepas dari kemiskinan; dan tahun 2018 jumlah peserta PKH yang lepas dari kemiskinan meningkat menjadi 621.789 keluarga atau 6,2 persen dari 10 juta keluarga penerima manfaat PKH.

Tahun ini pemerintah menargetkan jumlah peserta PKH yang bisa lepas dari kemiskinan meningkat menjadi 793.000 atau 7,9 persen dari 10 juta keluarga penerima manfaat.

"Target peningkatan jumlah KPM yang tergraduasi sangat realistis mengingat indeks bantuan dan FDS (Family Development Session) yang juga ditingkatkan," katanya.

Dia menjelaskan bantuan sosial PKH tahun 2019 meliputi Bantuan Tetap dan Bantuan Berdasarkan Komponen.

Bantuan Tetap bagi setiap keluarga penerima manfaat nilainya per tahun Rp550 ribu, dan Rp1 juta untuk peserta PKH Akses.

Sementara Bantuan Berdasarkan Komponen nilainya per tahun Rp2,4 juta untuk ibu hamil; Rp2,4 juta untuk anak usia 0-6 tahun; Rp900 ribu untuk murid SD/sederajat; Rp1,5 juta untuk murid SMP/sederajat; Rp2 juta untuk murid SMA/sederajat; Rp2,4 juta untuk penyandang disabilitas berat; dan Rp2,4 juta untuk warga berusia 60 tahun ke atas.

Bantuan sosial PKH diberikan empat kali dalam satu tahun pada bulan Januari, April, Juli, Oktober.

Tahun 2019, PKH menyasar 10.000.230 KPM dengan total anggota KPM sebanyak 17.911.452 orang.

Di antara anggota keluarga penerima manfaat PKH ada 165.851 ibu hamil; 3.210.000 anak usia dini; 6.644.900 murid SD; 3.581.800 murid SMP; 2.585.400 murid SMA; 1.612.200 warga lanjut usia; dan 110.992 penyandang disabilitas.

Pemerintah sudah menyalurkan bantuan PKH tahap I yang nilainya Rp12,28 triliun pada Januari.

Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Nur Pujianto mengatakan Kabupaten Boyolali sudah menerima bantuan PKH tahap I sebanyak Rp56,23 miliar, sementara Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan sudah menerima bantuan tahap 1 sekitar Rp2,03 triliun.

Baca juga:
2.300 peserta PKH baru mayoritas korban bencana
Kemensos terus dorong penerima PKH sejahtera mandiri

 

Pewarta: Bambang Dwi Marwoto
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Labelisasi penerima PKH agar tepat sasaran

Komentar