Debat Capres

Sulit dapat surat keterangan, diserukan negara akui keberadaan perempuan nelayan

Sulit dapat surat keterangan, diserukan negara akui keberadaan perempuan nelayan

Illustrasi: Sejumlah perempuan menurunkan tabung LPG 3 kg dari perahu yang bersandar di pelabuhan nelayan Tanjung Luar, Lombok Timur, NTB (ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi)

Padahal faktanya banyak perempuan yang bekerja di laut sebagai nelayan
Jakarta (ANTARA News) - Negara perlu mempertegas pengakuan terhadap perempuan nelayan karena selama ini masih ditemukan kaum hawa yang sulit memperoleh surat keterangan dari pejabat setempat untuk mendapatkan asuransi nelayan, kata Presidium Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Sukarman.

"Untuk mendapatkan kartu asuransi nelayan itu sangat-sangat susah, khususnya perempuan. Padahal faktanya banyak perempuan yang bekerja di laut sebagai nelayan," kata Sukarman dalam acara diskusi "Menakar Komitmen Capres Periode 2019-2024: Masihkah Laut Menjadi Poros Maritim Bangsa" di Jakarta, Selasa. 

Acara diskusi tersebut digelar beberapa hari sebelum berlangsungnya debat kedua capres yang dijadwalkan pada Minggu, 17 Februari 2019, di mana salah satu topiknya adalah mengenai pangan, termasuk sektor kelautan dan perikanan.

Menurut Sukarman, selama ini perempuan nelayan sulit mendapatkan surat keterangan dari kepala desa bahwa pekerjaan mereka adalah nelayan, padahal surat keterangan termasuk persyaratan untuk memperoleh asuransi nelayan.

Ia juga menginginkan para capres berkomitmen untuk mengevaluasi reklamasi, mengingat selama ini reklamasi biasanya dikuasai oleh swasta yang menjauhkan nelayan dari sumber daya lautan.

Untuk itu, ujar dia, dalam membuat kebijakan di sektor kelautan dan perikanan, pemerintah harus benar-benar berhati-hati.

Dalam diskusi tersebut juga diundang perwakilan baik dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Tetapi yang hadir hanya Roosdinal Salim yang berasal dari TKN.

Dskusi tersebut juga memaparkan sejumlah program terkait sektor kelautan dan perikanan yang dimiliki baik oleh capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin,  maupun capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Sejumlah program dari kubu nomor urut 01 antara lain penegakan kedaulatan, pembangunan ekonomi kelautan,  pemeliharaan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan kelautan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta peningkatan budaya maritim bangsa, dan peningkatan kesejahteraan nelayan.

Sedangkan program dari kubu nomor urut 02 antara lain membuat Peta Maritim Nasional, membangun pusat pertumbuhan ekonomi kelautan, mengembangkan bank tani dan nelayan, menghentikan tindakan ilegal di laut, mengoptimalkan ZEE (zona ekonomi ekslusif) untuk nelayan, dan membuka industri pengolahan termasuk kreatif kuliner maritim.

Baca juga: Pengamat ingatkan capres agar perkuat nelayan percepat poros maritim

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ini alasan Prabowo-Sandi tidak ingin mengambil gaji

Komentar