Perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf, Amin Hasbullah Thabrany mengakui masih terjadi defisit pada BPJS Kesehatan, oleh sebab itu pihaknya akan menata kembali BPJS Kesehatan.
"BPJS Kesehatan tetap diprioritaskan dan akan diperkuat, kita telah mendapatkan pola untuk menata lubang-lubang tersebut," kata Hasbullah Thabrany.
Menurut dia, program-program publik wajar mengalami defisit pada awalnya, pada tahun berikutnya pemerintah mencoba menutupi defisit tersebut.
Dia menyatakan defisit BPJS Kesehatan terjadi karena banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, dia mengatakan program JKN telah menyasar 218 juta orang.
"Prediksi awal untuk rawat inap saja sekitar 4,1 persen, ternyata tahun kemarin hampir mencapai lima persen," kata dia.
Hal itu membuktikan, program JKN semakin dimanfaatkan oleh masyarakat. Dia mengatakan Jokowi-Ma'ruf Amin akan melanjutkan program-program kesehatan yang telah berjalan baik.
Sementara itu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto, Hermawan Saputra mengatakan pihaknya akan mengedepankan puskesmas.
"Selama ini puskesmas kurang dimanfaatkan, padahal bisa digunakan untuk penanganan pertama pada masyarakat," kata dia.
Untuk BPJS Kesehatan, pihaknya akan mengevaluasi secara keseluruhan, karena lembaga tersebut terus mengalami defisit dari tahun ke tahun.
Dia mengatakan program JKN harusnya tidak menyebabkan pihak rumah sakit menjadi kesulitan, untuk itu ada dua hal yang akan ditata kembali yaitu sistem pelayanan dan menutup kebocoran anggaran.
Dia menyebutkan defisit BPJS Kesehatan yang terjadi yaitu Rp3,8 triliun pada 2014, Rp5,9 triliun pada 2015, Rp9 triliun pada 2016, Rp9,75 triliun pada 2017 dan Rp16,5 triliun pada 2018.
Mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 2012-2014 Nafsiah Mboi mengatakan defiait BPJS Kesehatan terjadi karena premi yang ditetapkan masih rendah.
Menurut dia, premi yang ada di Indonesia adalah yang terendah diseluruh dunia.
"Pada awalnya konsep asuransi masih sangat awam bagi rakyat, oleh karena itu premi yang rendah adalah yang paling mungkin untuk menarik partisipasi masyarakat," kata dia.
Dengan premi yang rendah itu, masyarakat mendapatkan manfaat yang besar, bahkan mencakup hingga operasi jantung, pengobatan gagal ginjal dan lainnya.
"Program tersebut pun terus dievaluasi setiap dua tahun sekali, pemerintah sudah melakukan itu," kata dia.*
Baca juga: Fakta sebut pajak rokok untuk JKN cederai pemda
Baca juga: BPJS Kesehatan terapkan skema urun biaya untuk tindakan medis tertentu
Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
