counter

Debat Capres

Kemenkes tambah alokasi penerima bantuan iuran JKN Rp26,7 triliun

Kemenkes tambah alokasi penerima bantuan iuran JKN Rp26,7 triliun

Ilustrasi - Debat Capwares (ANTARA/Rifai)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan  terus menambah anggaran untuk membiayai kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari segmen masyarakat miskin atau disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan yang dikutip di Jakarta, Rabu, pada akhir tahun 2018 jumlah PBI JKN mencapai 92,4 juta jiwa dengan realisasi pembayaran iuran PBI sebesar Rp25,49 triliun. Kemudian pada tahun ini pemerintah telah mengalokasikan lagi Rp26,7 triliun untuk pembayaran iuran 96,8 juta jiwa peserta PBI JKN.

Saat ini sebanyak 44 persen dari total kepesertaan JKN berasal dari segmen  PBI untuk masyarakat miskin yang dibiayai oleh pemerintah.

Disebutkan juga dalam data tersebut, jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak dimulai tahun 2014 yang tercatat sebanyak 133,4 juta jiwa, menjadi 207,8 juta jiwa pada 2018 dan jadi 217 juta jiwa pada Februari 2019.

Sebagai gambaran bahwa program JKN sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, terlihat bahwa dari tahun ke tahun pemanfaatan program JKN meningkat terus. Untuk Tahun 2017 program JKN sudah dimanfaatkan sebanyak 223,4 juta kunjungan, sementara untuk tahun 2018 dimanfaatkan sebesar 233,8 juta kunjungan.

Sementara itu di bidang perbaikan dan penambahan fasilitas kesehatan, pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) afirmatif untuk pembangunan serta perbaikan Puskesmas.

Pembangunan Puskesmas yang diutamakan di daerah tertinggal dan perbatasan pada tahun 2018 ialah 249 Puskesmas Perbatasan dan Daerah Tertinggal di 49 kabupaten, sementara sebanyak 110 Puskesmas perbatasan dibangun di 48 kabupaten-kota pada 2017.

Pemerintah kembali menargetkan untuk membangun Puskesmas di daerah perbatasan dan tertinggal sebanyak 270 unit di 98 kabupaten-kota pada 2019.

Selain Puskesmas, pemerintah juga melakukan pembangunan Rumah Sakit Pratama sebagai salah satu program prioritas Kementerian Kesehatan RPJMN 2015-2019.

Pembangunan RS Pratama dengan target indikator 64 RS Pratama dibangun dalam lima tahun secara kumulatif.

Tahun 2015 pemerintah telah membangun 22 RS Pratama, tahun 2016 sebanyak 12 RS Pratama, tahun 2017 sejumlah 17 RS Pratama, tahun 2018 telah terbangun 10 RS Pratama, dan tahun 2019 direncanakan dibangun tiga RS Pratama.

Selain pembangunan fisik, pemerintah juga melakukan pemerataan tenaga kesehatan dengan mengirim petugas kesehatan ke berbagai daerah yang kekurangan melalui program Nusantara Sehat. Program Nusantara Sehat mengirimkan dokter, perawat, petugas kesehatan lingkungan, petugas laboratorium, dan lain-lain secara tim maupun individu

Sebanyak 7.377 tenaga kesehatan dikirim dan tersebar di 1.661 Puskesmas daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan di 361 kabupaten-kota pada 29 provinsi.

Selama empat tahun, Kemenkes juga telah memberikan beasiswa pada 3.601 dokter untuk mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis.

Untuk pemerataan distribusi dokter spesialis, Kementerian Kesehatan sejak 2016 sampai 2018 telah menempatkan Calon Dokter Spesialis (Residen) sebanyak 1.787 orang dan program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) sebanyak 2.039 orang yang tersebar di 631 rumah sakit seluruh Indonesia.

Pemilihan Presiden 2019 diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno.

Debat ketiga yang akan diikuti oleh calon wakil presiden diselenggarakan pada 17 Maret mendatang di Jakarta, dengan tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta sosial budaya.  

Baca juga: Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan bertambah menjadi 96,8 juta
Baca juga: 216.152.549 warga Indonesia jadi peserta JKN-KIS
 

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ini alasan Prabowo-Sandi tidak ingin mengambil gaji

Komentar