"Sekarang kami fokus sepuluh DPP dulu. Diharapkan pengembangan homestay dapat berjalan lancar sehingga dapat diperluas ke 88 titik destinasi wisata lain di seluruh Indonesia," kata Asisten Deputi Investasi Pariwisata Kementerian Pariwisata, Henky Manurung di Kementerian Pariwisata Jakarta Pusat, Rabu.
Adapun sepuluh DPP itu meliputi Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai.
Ketua Tim Percepatan Pengembangan Homestay Desa Wisata Kementerian Pariwisata, Anneke Prasyanti mengatakan kerja sama dengan SMF itu terkait dengan fasilitas pinjaman kredit perumahan ringan dengan bunga rendah di sepuluh wilayah DPP di Indonesia.
"Karena rumah di sana itu kebanyakan rumah kayu yang selama ini tidak bisa langsung meminjam ke Bank karena terkendala persoalan material bangunan yang tidak disetujui," ujar Anneke di Jakarta, Rabu.
Anneke menilai kebanyakan turis yang datang ke destinasi pariwisata tersebut akhirnya tidak bisa menginap karena tidak adanya wisma, atau ada wisma tapi sedang direnovasi atau karena tidak ada toilet.
Untuk itu, Anneke mengatakan dana pinjaman tersebut tidak terbatas pada renovasi saja namun bisa juga dipakai untuk membangun rumah baru.
"Membuat rumah baru kan butuh minimal Rp200 juta ya, kalau memang mampu dengan skema tenor 20 tahun dan bunga tiga persen, ya bisa bangun baru," ujar Anneke.
Anneke mengatakan daerah sekitar pondok wisata yang ingin dibangun harus memiliki potensi wisata dan didukung adanya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) atau pengelola desa.
"Bukan dikelola perorangan atau investor dari kota besar, bukan," kata Anneke.
Sementara 11 Februari 2019 lalu, SMF didampingi Tim Percepatan Pengembangan Homestay Desa Wisata Kemenpar telah melakukan penyaluran pembiayaan homestay di dua destinasi wisata yakni Desa Wisata Samiran Jawa Tengah dan Desa Wisata Nglanggeran D. I. Yogyakarta. Kedua wisata yang dipilih tersebut merupakan desa wisata yang terletak di salah satu penyangga dari sepuluh DPP di Indonesia.
Ditemui di tempat yang sama, Direktur Manajemen Resiko dan Operasional SMF, Trisnadi Yulrisman, mengatakan program pembiayaan pondok wisata diharapkan dapat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk membangun atau memperbaiki kamar rumahnya yang akan disewakan kepada wisatawan sehingga mendatangkan penghasilan bagi pemilik.
"Ini salah satu bentuk program penguatan ekonomi masyarakat pedesaan sehingga bisa meningkatkan kehidupan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Agar tercipta lapangan kerja sekaligus meningkatkan sektor pariwisata di wilayah sekitar pondok wisata itu," ujar Trisnadi.
Baca juga: Kemenpar gelar misi 10 destinasi pariwisata prioritas
Baca juga: Pemerintah perlu menambah destinasi wisata prioritas
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2019
