#maladministratif

Kumpulan berita maladministratif, ditemukan 13 berita.

Ombudsman RI audiensi dengan warga Wadas

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah melakukan audiensi dengan warga Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, ...

Ombudsman: KPU jalankan tindakan korektif penyediaan APD di pilkada

Ombudsman RI menyatakan KPU telah menjalankan tindakan korektif dari Ombudsman RI yaitu memastikan dan mengupayakan ...

Ombudsman: Distribusikan APD pilkada harus tepat waktu

Ombudsman Republik Indonesia mengingatkan jajaran penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 9 Desember ...

Gugus Tugas: Pilkada harus taati protokol kesehatan

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Munardo mengatakan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 harus ...

Cegah COVID-19, KPU estimasi 1.800 TPS tambahan di Pilkada Medan 2020

Komisi pemilihan Umum (KPU) Kota Medan memperkirakan terjadi penambahan sedikitnya 1.800 TPS dalam pelaksanaan Pilkada ...

Komite I DPD RI tolak pilkada serentak Desember 2020

Pimpinan dan anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia RI sepakat dan telah membuat pernyataan sikap ...

Bustami pertanyakan urgensi pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi

Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin mempertanyakan urgensi keputusan pemerintah dan DPR RI yang melaksanakan ...

Demokrat Banten usung tiga bakal calon kepala daerah di Pilkada 2020

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Banten memberikan surat tugas kepada tiga bakal calon wali kota dan bupati ...

KPU Kalsel tunggu instruksi KPU RI lanjutkan tahapan Pilkada 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan Sarmuji menyatakan masih menunggu instruksi KPU RI untuk ...

Ombudsman minta perhatikan sisi abnormal pilkada di masa normal baru

Anggota Ombudsman Republik Indonesia Adrianus Meliala meminta penyelenggara pemilihan umum untuk memperhatikan sisi ...

Ombudsman ingatkan potensi maladministratif pada Pilkada Serentak 2020

Ombudsman Republik Indonesia mengingatkan pemerintah dan penyelenggara pemilu terkait potensi maladministratif yang ...

Ombudsman ingatkan pejabat hentikan kegiatan seremonial

Ombudsman Republik Indonesia mengingatkan pejabat atau penyelenggara negara untuk menghentikan kegiatan seremonial dan ...

KIPP: NPHD pilkada antara pemda-bawaslu berpotensi cacat prosedur

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur menilai penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ...