(Antara) - Partai Golkar menilai keputusan mk yang melarang pengurus partai politik memperjelas posisi dpd di parlemen. Wakil ketua badan advokasi partai golkar, muslim jaya butar-butar menilai ketua putusan Mk ini menjadi awal penataan kelembagaan parlemen Ri dari praktek jabatan ganda.